jfid – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 mencapai Rp 240,2 triliun. Angka ini turun dari Rp 268 triliun pada tahun anggaran sebelumnya. Pakar ekonomi menilai penurunan tersebut bukan berarti program lesu, melainkan bisa menjadi sinyal positif untuk perekonomian negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah diharapkan memiliki efek pengganda yang kuat ke sektor domestik, mulai dari petani hingga distributor lokal.
Badan Gizi Nasional meluncurkan MBG pada Januari 2025 dengan fokus utama pada anak sekolah di tahap awal. Pada dasarnya, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi anak-anak, tetapi juga memaksa rantai pasok menggerakkan produksi pangan, peternakan, perikanan, UMKM, logistik, dan tenaga kerja lokal. Keberhasilan MBG tidak terletak pada besarnya angka anggaran, melainkan pada kemampuan belanja negara menyerap produk lokal dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
INDEF melihat manfaat ekonomi MBG sudah mulai terasa di sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, meski hasilnya belum optimal. Pemerintah berharap dana yang lebih kecil tapi tertarget dapat memberikan nilai lebih bagi perekonomian. Kriteria value for money menjadi tolok ukur baru, yaitu memastikan setiap rupiah benar-benar memperbaiki kualitas gizi sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi produktif di tingkat masyarakat. Pendekatan ini juga mengurangi risiko korupsi dan pemborosan anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu anggaran MBG 2027 mencapai Rp 480 triliun. Angka yang resmi adalah Rp 240 triliun. Purbaya menyatakan tidak ada kesalahan input data dan mengakui anggaran memang turun dibandingkan tahun ini. Hal ini menegaskan bahwa fiscus sedang menekan pengeluaran tanpa menghilangkan mandat sosial program. Publik perlu memahami bahwa angka-angka yang beredar di media sosial sering kali keliru atau tidak terverifikasi.
Rizal dari INDEF menjelaskan bahwa multiplier ekonomi MBG akan berjalan maksimal jika rantai pasok tidak hanya menumpu pada pemasok besar. Ketika produk lokal dari petani dan pelaku UMKM dapat masuk ke dalam sistem distribusi, pendapatan mereka naik dan daya beli masyarakat meningkat. Efek berantai itulah yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif. Jika pembelian bahan makanan hanya dilakukan oleh distributor besar, maka manfaatnya tidak akan merata ke sektor informal.
Tanpa tata kelola yang kuat, ketepatan sasaran, dan kapasitas eksekusi yang handal, anggaran besar justru berisiko menjadi belanja konsumtif. Pengeluaran yang hanya mengalir ke tengkel-tengkel tertentu tanpa menyentuh produsen kecil akan menghasilkan multiplier yang terbatas. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme verifikasi produk lokal dan membuka akses bagi UMKM untuk bertarung di dalam supply chain. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa akan menjadi fondasi kepercayaan publik.
Perubahan anggaran dari Rp 268 triliun menjadi Rp 240,2 triliun juga mencerminkan tekanan neraca dalam negeri. Pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan kesehatan fiskal. Jika pengeluaran bisa lebih tertarget, pertumbuhan ekonomi tidak perlu tergantung pada defisit yang membengkak. Investasi dalam sektor pangan dan ketahanan gizi justru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan. Fokus pada program berkelanjutan lebih berharga daripada angka pengeluaran yang besar tapi tidak berdampak.
Data historis MBG menunjukkan bahwa program makan gratis di sekolah mampu meningkatkan partisipasi dan menurunkan angka gizi buruk. Di tingkat makro, peningkatan konsumsi rumah tangga akibat tambahan subsidi makanan biasanya disusul oleh peningkatan produksi. Tahun ini indikator utamanya masih lemah, sehingga Pemerintah perlu memperbaiki jalur distribusi dan memperluas jangkauan ke daerah terluar yang masih kesulitan akses logistik.
Masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang baru diguncang gempa magnitudo 7,7 juga menjadi perhatian pemerintah. Bantuan gizi dan logistik tetap perlu disalurkan ke daerah terdampak. Program MBG 2027 diharapkan tidak hanya berjalan di wilayah yang aman, tetapi juga menjangkau komunitas yang mengalami krisis pangan akibat bencana alam. Ketahanan pangan di daerah rawan bencana harus menjadi bagian dari strategi nasional.
Dampak fiskal dari anggaran Rp 240 triliun ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ketika diterjemahkan ke dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan, angka itu menjadi daya penggerak pertumbuhan ekonomi mikro. Petani, nelayan, dan pengusaha kecil dapat menjual hasil produksi dengan harga yang lebih adil, pelaku UMKM mendapatkan kontrak pengiriman, dan logistik membutuhkan armada serta operator. Itulah cara anggaran besar bekerja jika sistem pemerintahannya benar dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
Di luar angka, MBG juga menjadi ujian komitmen pemerintah dalam menghubungkan kebijakan fiskal dengan kesejahteraan rakyat. Anggaran yang lebih kecil memaksa inovasi dalam tata kelola. Pemerintah harus memastikan tidak ada kebocoran dana, tidak ada mark-up yang berlebihan, dan tidak ada penyaluran yang macet di perangkat birokrasi. Akuntabilitas yang tinggi akan menjadi pondasi kepercayaan publik dan jembatan menuju program pangan nasional yang lebih kuat.
Secara jangka panjang, MBG yang berjalan efektif dapat menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Masyarakat yang bergizi produktif, petani yang memiliki pasar tetap, dan UMKM yang tumbuh berkelanjutan adalah indikator keberhasilan yang lebih bermakna daripada sekadar angka pengeluaran. Dengan anggaran Rp 240 triliun yang dimulai pada 2027, Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa belanja publik yang cerdas dapat mengangkat derajat kehidupan banyak orang tanpa merusak kesehatan fiskal negara.
