jfid – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan rencana kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) ada kenaikan sebesar 35 persen. Kebijakan itu akan berlaku mulai 1 Januari 2020.
Di antara alasannya, untuk mengurangi jumlah perokok yang dianggap merugikan kesehatan serta menambah subsidi BPJS Kesehatan. Alasan-alasan yang menjadi pembenar itu dikuatkan dengan tingginya persentase perokok yang mengalami gangguan kesehatan (walaupun saya tidak percaya).
Yang membuat saya kesal sekesal-kesalnya, harga rokok sudah naik sebelum ada keputusan resmi dari negara. Sebelum ada rencana kenaikan tarif cukai, rokok kretek filter kesukaan saya (pabriknya di Kediri Jawa Timur) harganya Rp 16 ribu per pak. Sekarang harga eceran naik bervariasi antara Rp 16.500 dan Rp 17 ribu. Kenaikan ini berlaku untuk semua merk rokok.
Sekali lagi saya cemas secemas-cemasnya. Karena ketika kenaikan tarif cukai rokok akan diberlakukan awal tahun 2020, tentu harga rokok akan naik lagi.
Ini tidak adil Pak Presiden!
Seandainya harga tembakau mahal, saya masih memaklumi kenaikan rokok. Tapi beberapa tahun terakhir harga tembakau rajang fluktuatif bahkan cenderung turun. Negara boleh beralibi demi peningkatan pajak, menambah subsidi BPJS Kesehatan atau mengurangi bahaya rokok. Tapi kondisi ekonomi petani juga harus diperhatikan. Saya bisa curhat melalui tulisan ini karena saya disekolahkan oleh orang tua. Mereka membiayai saya dari uang hasil panen tembakau Pak Presiden!
Oh iya. Maaf tulisan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan dunia politik. Saya anti politik. Saya golput dalam setiap gelaran pemilu. Saya sengaja mengadu dari jauh langsung kepada Presiden Jokowi, karena wakil rakyat di daerah beralasan tidak memiliki wewenang dalam mengatur tata niaga tembakau maupun mendesak pembatalan kenaikan cukai rokok. Semua kebijakan berada di pemerintah pusat yang dikoordinatori sampean Pak Presiden.
Jika pun nantinya rencana kenaikan tarif cukai rokok dilempar ke wakil rakyat di Senayan, saya yakin mereka akan sepakat dengan usulan pemerintah. Karena pengambilan keputusan di legislatif hanya menimbang suara mayoritas bukan keseluruhan. Masyarakat tahu, kursi DPR RI di Jakarta dikuasai partai politik pendukung sampean Pak Presiden.
Saya yakin, sampean tidak akan mendengarkan curhat saya Pak Presiden.
Tapi saya lebih yakin, saya berikrar tidak akan berhenti merokok selamanya. Berapapun harganya. Meskipun pasal-pasal pelarangan konsumsi tembakau memaksa saya merokok di penjara.
Saya lebih baik tidak punya Presiden daripada tidak punya rokok!
Penulis: Ainul Anwar (Perokok di Sumenep Madura)
