SUMENEPJf.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Wakil Bupati terus mendorong penguatan tata kelola data desa melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Program ini mulai diimplementasikan di sejumlah desa, di antaranya Desa Ketawang Karay dan Desa Bataal Timur, sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data.
Wakil Bupati Sumenep menegaskan bahwa keberadaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat desa. Melalui program Desa Cantik, pemerintah daerah berupaya membangun sistem pendataan yang lebih tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data desa harus benar-benar valid karena menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan. Dengan Desa Cantik, kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Program ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan data. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan teknis, mulai dari proses pendataan, pengolahan, hingga penyajian data yang informatif.
Desa Ketawang Karay dan Bataal Timur menjadi percontohan dalam penerapan program tersebut. Kedua desa ini dinilai memiliki komitmen kuat dalam membangun sistem data yang transparan dan terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumenep.
Selain itu, program Desa Cantik juga bertujuan mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan data yang tertata dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pembangunan di wilayahnya.
Pemkab Sumenep berharap, implementasi Desa Cantik dapat diperluas ke seluruh desa sehingga tercipta ekosistem data yang kuat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, pemerintah optimistis kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tepat sasaran.
