Lombok Tengah,- Masyarakat Desa Beraim, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Demo kantor Desanya terkait dugaan terhadap oknum Perangkat Desa (PraDes) melakukan praktik pungli. Kamis, 12/12/2019.
Masyarakat Desa Beraim, menduga bahwa pemungutan biaya pembuatan sertifikat tanah (Prona) merupakan tindakan pungli.
“biaya nya sampai RP. 350.000 per sertifikat, dan itu menurut saya sudah menyalahi keputusan bersama 3 Mentri, yang mana dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa tertera ketentuan biaya maksimal bukan berarti pematokan harga dari PemDes,” tandas Kusuma Wardana, Warga Setempat, Pimpinan Aksi.
Menurutnya, tindakan pematokan harga oleh PemDes ini semestinya berdasarkan keikhlasan dari masyarakat sebagai pengusul sertifikat.
“tidak ada pematokan harga, sepantasnya PemDes meminta se ikhlas nya, masyarakat juga pasti sudah faham,” terang Kusuma Wardana.
Diketahui, jatah pembuatan sertifikat tanah untuk Desa Beraim tercatat kurang lebih 1.100 buah sertifikat.
“setahu saya kurang lebih 1.100 buah, jika dikalkulasikan dengan RP. 350.000 maka jumlahnya sekitar Rp. 385.000.000, dan itu diluar batas normal,” tandas Kusuma Wardana.
Tindakan ini, menurut Kusuma Wardana, merupakan tindakan pemerasan terhadap masyarakatnya.
“kalau uangnya samapi ratusan juta, itu bukan harga bensin, rokok ataupun rasa ungkapan terimakasih, akan tetapi itu kami anggap pemerasan,” sebut Kusuma Wardana.
Selain, permasalahan sertifikat tanah yang menurut warga adalah praktik pungli, demonstrasi masyarakat Desa Beraim tersebut, juga mempertanyakan terkait dengan pengerjaan proyek Desa nya berupa lapen dan Talut yang dikerjakan di Desa nya.
“kami sebatas curiga, terkait dengan pembuatan lapen dan Talut di Desa kami, katanya dikerjakan dengan menggunakan CV, tapi tidak jelas, dan hal ini tidak ada satupun yang berani menjawab kecurigaan kami sebagai warga, dan setau saya aturan pengerjaan proyek Desa kan bersifat gotong royong, sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018,” urai Kusuma Wardana.
Menurut ketarangan nya, Lapen dan Talut yang dimaksud menelan biaya sekitar Rp. 280.000.000, sembari dibantah bahwa kelas pengerjaan proyek tersebut masih tergolong kelas rendah.
“kami tanya kepada yang mengerjakan jalan lapen tersebut, mereka bilang kelas yang digunakan adalah kelas rendah karena anggarannya sedikit, bayangkan dana yang begitu besar dibilang sedikit,” tanya Kusuma Wardana.
Dari dua kasus ini, masyarakat menuntun agar pihak Pemerintah Kab. Loteng menindak lanjuti tuntutan mereka.
“kami meminta kepada Pemkab. Loteng agar memanggil PLT Kades Beraim terkait dengan uang sertifikat tanah yang diajukan warga kami, dan kami memohon kepada Inspektorat Kab. Loteng untuk mengaudit terkait dengan pembangunan lapen dan Talut yang di bangun di Desa Kami” cetus Kusuma Wardana.
Tidak ada keputusan antara warga dengan PemDes setempat ketika ada mediasi dengan pihak PemDes. Warga berencana akan mengawal dugaan kasus ini sampai tuntas.
“kami akan mengawal dugaan warga dan kecurigaan kami ini, sampai kami menemukan titik terang,” terang Kusuma.
Terpisah, PLT Kades Beraim menyampaikan untuk masyarakatnya tetap dalam kondisi kondusif.
“mari kita duduk bersama, kita pecahkan masalah untuk mencari jalan keluarnya, kita tidak mungkin tahu siapa yang salah dan benar jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin,” tandas Kamil, PLT Kades Beraim.
Jika terdapat kesalahan dari PemDesnya, Kamil berharap agar menjadi bahan evaluasi kinerja PraDes nya.
“jika mau berbuat untuk Desa, mari kita bersama-sama membangun Desa, jangan ada kesan menggiring opini publik sebab sebentar lagi ada moment demokrasi Pilkades, jika tindakan PraDes kami di anggap keliru, itu akan menjadi bahan evaluasi kita bersama,” tutur Kamil.
Sementara itu, Ketua BPD setempat, Sunardi mengatakan tidak terdapat persoalan serius di Desa Beraim,
“jika warga curiga terhadap hasil kinerja kami di PemDes, maka mari kita sama-sama cek di RAPBDes, kita gunakan data, karena tidak ada yang kami sembunyikan dan tutupi,” tambah Ketua BPD.
Laporan: Muh Rizwan
