jfid – Syahrul Yasin Limpo tercatat sebagai menteri pertanian Republik Indonesia sejak periode kedua Jokowi-Ma’ruf Amin. Dimasa pandemi, petani jatuh tertimpa tangga. Masalah kelangkaan pupuk yang diderita para petani tak kunjung selesai.
Jokowi mengungkapkan, jika hasil ekspor tinggi, itu dari sawit bukan dari barang komoditi. Dan presiden juga mempertanyakan imbas dari subsidi pupuk senilai 33 Triliun.
“Pupuk, saya jadi ingat pupuk, berapa tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk Rp30 triliun-an, berapa Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Rp33 triliun seingat saya. Rp33 triliun setiap tahun, return-nya apa? Kami beri subsidi pupuk itu kembaliannya ke kami apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun, saya tanya kembaliannya apa?,” ujarnya dalam pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 secara virtual, Senin (11/1). sebagaimana dikutip dari CNN.
Belum adanya peningkatan produksi panen barang komoditi, Presiden Jokowi menilai ada kesalahan dalam subsidi pupuk sebesar Rp33 Triliun.
Seperti yang dikatakan Jokowi, jika petani jangan dijadikan objek bisnis. Disatu sisi, Syahrul Yasin Limpo saat dirinya didaulat sebagai menteri pertanian, bernjanji 100 hari kedepan, akan menyelesaikan persoalan data.
“Kita harus punya data yang persis, data yang valid, dan kita sepakati bersama, tidak boleh menggunakan dua atau tiga data,” ujar Syahrul di kawasan istana, Rabu (23/10). Sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.
Saya menangkap, validasi data yang dimaksud pak menteri adalah petani yang terdata di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
elektronik-Rencana Definif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) menjadi malapetaka bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Para petani yang tak tergabung di kelompok tani, kesulitan untuk mengakses pupuk bersubsidi.
Begitupula para petani yang tergabung dalam kelompok tani, mereka tidak mencukupi kebutuhan pupuknya karena ada spekulasi pupuk dari ketua kelompok dengan distributor. Semisal, kebutuhan pupuk untuk petani A sebanyak 2 karung, tapi jatah dari kelompok hanya 1 karung. Pertanyaannya? Apakah pak Menteri tau persoalan di akar rumput? Atau pura-pura tidak tau.
Kelangkaan Pupuk Dibantah oleh Menteri Pertanian
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tidak ada kelangkaan stok pupuk subsidi.
“Selalu saja itu masalah pupuk dibilang kurang atau langka. Tetapi kalau dicek, rata-rata baru pengunaannya 94 persen,” kata SYL, saat kunjungan kerja di RPH Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sabtu (9/1/2020). Dikutip dari tribunnews.com, Senin (11/1/2021).
Coba pak menteri, tanya langsung sama 200 petani di berbagai daerah di Indonesia. Pupuk langka atau tidak? Atau, paling tidak membaca berita media lokal.
Distribusi pupuk bersubsidi dengan penyuplaian elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, saya menduganya sebagai kejahatan sistematik yang mencoba melumpuhkan hasil produksi secara Nasional. Yang nantinya, sebagai alasan pemerintah untuk memuluskan impor beras, jagung, dan kedelai. Ini sebatas dugaan.
Seharusnya, pupuk bersubsidi didistribusikan secara merata. Karena, jika tidak, pemerintah membiarkan para perampok-perampok pupuk subsidi, berkeliaran di desa-desa.
Pupuk adalah kebutuhan dasar petani. Jika pemerintah mengabaikan kelangkaan pupuk dengan realitas subsidi sebesar Rp 33 Triliun. Pemerintah secara nyata melakukan tindakan korupsi. Saya pinjam perkataan Robert Kilgert “Siapapun yang merugikan negara, walau hanya satu rupiah itu adalah tindakan korupsi,”
