jfid – Rapat kerja antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dengan Komisi X DPR RI pada hari Kamis (6/6) berlangsung panas.
Dalam pertemuan yang membahas perkembangan pendidikan nasional tersebut, sejumlah anggota dewan melontarkan kritik keras terkait berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Nadiem dan timnya.
Teguran keras ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar dan sejumlah isu lain yang dianggap kontroversial.
Kebijakan Kontroversial dan Ketidakpuasan Publik
Program Merdeka Belajar yang digagas Nadiem sejak awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan sering kali menjadi sorotan. Program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Namun, implementasinya tidak selalu mulus. Banyak pihak, termasuk para guru dan akademisi, mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Sejumlah kebijakan seperti penghapusan ujian nasional dan digitalisasi pendidikan di tengah pandemi juga menimbulkan pro dan kontra.
Dalam rapat kerja ini, berbagai isu tersebut diangkat oleh anggota Komisi X DPR, yang menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dan malah menambah beban bagi para pendidik.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, membuka rapat dengan memberikan kesempatan kepada Nadiem untuk memaparkan capaian dan rencana ke depan. Namun, setelah presentasi yang berlangsung sekitar satu jam, suasana rapat berubah menjadi tegang saat sesi tanya jawab dimulai.
Anggota Komisi X, Ferdiansyah, menyampaikan kritik pedas terhadap kebijakan penghapusan Ujian Nasional. “Kebijakan ini terkesan tergesa-gesa tanpa kajian mendalam. Banyak siswa dan guru yang kebingungan dengan sistem baru ini. Hasilnya, kita malah melihat penurunan kualitas pendidikan di beberapa daerah,” tegas Ferdiansyah.
Menanggapi hal tersebut, Nadiem mencoba menjelaskan bahwa penghapusan Ujian Nasional bertujuan untuk mengurangi tekanan pada siswa dan mengarahkan pendidikan pada pengembangan kompetensi. Namun, penjelasan ini tampaknya belum memuaskan para anggota dewan.
