jfid – Dugaan predatory pricing muncul setelah Starlink memangkas harga perangkat kerasnya dari Rp7,8 juta menjadi Rp4,6 juta dalam promo yang berlangsung hingga 10 Juni. Langkah ini memicu kontroversi di Indonesia, mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki lebih lanjut.
Forum Group Discussion (FGD) yang digelar KPPU pada Rabu (29/5) melibatkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), dan perwakilan Starlink Indonesia. Diskusi ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan predatory pricing yang dilakukan Starlink.
Starlink, layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk, diduga melancarkan strategi predatory pricing dengan memangkas harga perangkat kerasnya hingga 40% setelah memasuki pasar ritel Indonesia. Menurut anggota KPPU Hilman Pujana, dugaan ini perlu dibuktikan lebih lanjut.
“Potensi adanya predatory pricing, dari sisi praktik di kompetisi tentunya predatory pricing ini butuh proses. Jadi, tidak hanya kita bicara orang jual lebih murah, bukan seperti itu konsepnya,” kata Hilman, mengutip Detik, Kamis (30/5). “Pelaku usaha yang melakukan predatory pricing ini ada beberapa persyaratan untuk bisa disebut sebagai aksi dari predatory pricing,” lanjutnya.
Namun, melalui kuasa hukumnya, Starlink Indonesia membantah tuduhan predatory pricing. Senior Associate Soemaipradja & Taher, Krishna Vesa, menyatakan bahwa potongan harga perangkat keras dari Rp7,8 juta menjadi Rp4,6 juta merupakan promosi sementara yang diperbolehkan oleh hukum. “Sama sekali tidak ada predatory pricing. Promosi yang dilakukan Starlink hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum,” tegas Krishna.
ASSI menyoroti harga layanan dan perangkat Starlink yang lebih murah dibandingkan pemain satelit lainnya di Indonesia. Sekjen ASSI Sigit Jatiputro menyatakan, “Harga Starlink lebih murah dibanding pemain lokal. Contoh harga lokal yang paling murah untuk VSAT yang unlimited itu Rp3,5 juta, sedangkan harga Starlink itu Rp750.000.
Bisa dihitung berapa kali perbedaan harganya.” Ia juga menambahkan bahwa harga perangkat lokal paling murah adalah Rp9,1 juta, sementara Starlink menawarkan harga promo sebesar Rp4,6 juta.
Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa aktivitas bisnis seperti predatory pricing merupakan ranah KPPU dan sudah diatur dalam regulasi yang ada.
Meski demikian, Kominfo akan terus mengawasi dan mengevaluasi bisnis PT Starlink Services selama beroperasi di Indonesia.
Dengan harga perangkat yang didiskon 40% dari harga asli Rp7,8 juta menjadi Rp4,6 juta dan biaya layanan bulanan sebesar Rp750.000, Starlink menawarkan alternatif layanan internet satelit di Indonesia. Diskon ini berlaku hingga 10 Juni 2024, dan menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap persaingan di pasar layanan internet satelit.
Starlink menegaskan bahwa promosi ini adalah bagian dari strategi penetrasi pasar sebagai pemain baru. “Kesimpulan saya, predatory pricing itu tidak ada, saat ini tidak ada. Dan promosi yang dilakukan Starlink hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum,” ujar Krishna di Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Selain itu, Starlink menepis tuduhan bahwa mereka mendapat “karpet merah” dari pemerintah. Krishna memastikan bahwa Starlink telah memiliki badan hukum dan dokumen perizinan yang lengkap serta memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. “Tidak ada karpet merah yang diberikan pemerintah kepada Starlink,” pungkas Krishna.
Starlink kini menawarkan layanannya dengan biaya perangkat sebesar Rp4.680.000 dan biaya layanan bulanan sebesar Rp750.000 untuk Paket Residensial di Indonesia, menjadikannya salah satu opsi yang lebih terjangkau dibandingkan layanan internet satelit lokal lainnya.
