Menurutnya, adalah hal yang tidak mungkin bagi seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan untuk mendapatkan modal sebesar itu tanpa adanya koneksi istimewa.
KPK menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai UU yang berlaku dan termasuk ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ujar Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK. KPK juga menyatakan akan mengumpulkan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi laporan yang ada.
Gibran dan Kaesang dengan tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan siap untuk bekerjasama dengan KPK dalam proses penyelidikan ini.
Kaesang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga menyampaikan hal serupa dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan korupsi.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan putra-putra Presiden Joko Widodo di tengah persiapan menuju Pilpres 2024, di mana Gibran sedang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Selain itu, kasus ini juga mengangkat isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seringkali dikaitkan dengan politik dinasti di Indonesia.
Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan bagaimana KPK menangani aduan tersebut. Publik tentunya berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun.
