Jfid- Banyak jabatan kepala sekolah negeri di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur belakangan statusnya tidak definitif.
Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Pendidikan Disdik Bangkalan, Moh Toha mengatakan, dari 676 sekolah negeri, 261 kepsek dijabat pelaksana tugas (Plt).
“Itu dari TK, SD dan SMP,” turur dia. Senin, 7 Agustus 2023.
Toha merinci sekolah negeri yang dijabat Plt antara lain, Taman Kanak-kanak (TK) 2, Sekolah dasar (SD) 244 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 15.
“Data terbaru bulan Agustus 2023, ada 261 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif,” ternag dia.
Menurut Toha, penyebab banyak kekosongan jabatan kepsek definitif lantaran tenaga pendidik di lapangan belum memenuhi persyaratan menjadi kepsek.
“Persyaratan khusus untuk menjadi Kepsek yaitu memiliki sertifikat guru penggerak dan uji calon kepala sekolah (Cakep),” papar dia.
Oleh sebab itu, ia akan mensiasati dengan cara menugaskan guru menjadi kepala sekolah mengacu pada Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021.
“Atas dasar itu kami bisa menugaskan guru sebagai Kepsek dengan masa jabatan 1 periode atau 4 tahun, Jadi nanti bukan diisi Plt lagi,” imbuh dia.
Dalam permendiknud tersebut, bahwa Syarat dalam penugasan menjadi Kepsek tidak perlu sertifikat guru penggerak dan uji Kacep. cukup memenuhi syarat, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) setara golongan III B, masa kerja 8 tahun dan memiliki sertifikat pendidik.
“Jika ingin melanjutkan menjadi Kepsek, maka tahun berikutnya harus bisa memenuhi syarat guru penggerak dan uji cakep,” katanya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mendorong Dinas Pendidikan Bangkalan agar segera mengisi kekosongan jabatan Kepsek definitif. Sehingga pengelolaan pendidikan berjalan baik.
“Disdik harus serius, kalau dijabat Plt sampai ratusan sekolah memalukan. Kami minta segera ditindaklanjuti,” tegas dia.
