Larangan hijab di Tajikistan meliputi pemakaian penutup kepala tradisional yang menutupi rambut dan leher bagi wanita Muslim di tempat-tempat umum seperti sekolah, universitas, dan gedung-gedung pemerintah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempromosikan sekularisme dan melawan ekstremisme agama.
Kebijakan larangan hijab ini secara resmi diberlakukan pada tahun 2017, namun tindakan-tindakan untuk mengontrol pemakaian hijab sudah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya.
Pemerintah Tajikistan telah melakukan berbagai kampanye untuk mendiskreditkan penggunaan hijab dan mendorong wanita untuk mengenakan pakaian tradisional Tajik.
Larangan ini diterapkan di seluruh Tajikistan, dengan fokus utama pada pusat-pusat pendidikan dan kantor-kantor pemerintah.
Di kota-kota besar seperti Dushanbe, ibu kota Tajikistan, pelaksanaan kebijakan ini lebih terlihat, namun di daerah-daerah pedesaan, penerapannya bisa lebih longgar.
Menurut pemerintah Tajikistan, larangan hijab ini diberlakukan sebagai langkah untuk mempertahankan identitas budaya Tajik dan melawan pengaruh asing yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara.
Presiden Emomali Rahmon dalam sebuah pidatonya pada tahun 2017 mengatakan, “Kami harus melindungi generasi muda dari pengaruh radikalisme dan ekstremisme yang datang dari luar. Hijab bukanlah bagian dari budaya kami, dan tidak seharusnya menjadi simbol identitas kami.”
Penerapan larangan hijab ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk:
