Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tajikistan, Ramazon Rahimzoda, dalam sebuah pernyataan resmi menegaskan, “Larangan ini bukan untuk menghambat kebebasan beragama, tetapi untuk melindungi masyarakat dari pengaruh ideologi radikal yang dapat memecah belah bangsa.”
Tajikistan, sejak runtuhnya Uni Soviet, telah berjuang untuk menemukan keseimbangan antara identitas nasional dan pengaruh global.
Pemerintah berusaha mendorong sekularisme sebagai cara untuk membentuk identitas nasional yang unik dan berbeda dari negara-negara tetangga yang lebih Islami, seperti Afghanistan dan Iran.
Namun, kebijakan ini justru memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat Tajikistan sendiri.
Larangan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari banyak wanita Muslim di Tajikistan. Mereka harus memilih antara mematuhi hukum negara atau mengikuti keyakinan agama mereka.
Beberapa wanita memutuskan untuk tidak keluar rumah atau berhenti bekerja untuk menghindari konflik dengan hukum. Situasi ini juga memperdalam ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat Muslim yang taat.
Organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah mengkritik larangan ini. Dalam sebuah laporan, Human Rights Watch menyebut kebijakan ini sebagai “pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.”
