jfid – Negara Tajikistan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah mengeluarkan larangan memakai hijab, memicu kontroversi dan perdebatan tentang kebebasan beragama, identitas budaya, dan keamanan nasional.
Larangan pemakaian hijab di Tajikistan telah menjadi isu yang hangat dibicarakan, terutama karena negara ini memiliki populasi Muslim yang signifikan.
Pemerintah Tajikistan beralasan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional dan menghindari pengaruh radikal dari luar.
Presiden Emomali Rahmon telah menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk memerangi ekstremisme dan radikalisme yang berpotensi mengancam stabilitas negara.
Larangan ini mulai diterapkan pada tahun 2017, dan berlaku di seluruh wilayah Tajikistan. Aturan ini melarang pemakaian hijab di tempat-tempat umum, seperti sekolah, universitas, dan kantor pemerintah.
Meskipun demikian, penerapannya tidak hanya terbatas pada tempat-tempat tersebut tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kebijakan ini terutama berdampak pada wanita Muslim di Tajikistan yang memilih untuk mengenakan hijab sebagai bagian dari keyakinan agama mereka.
Selain itu, kebijakan ini juga mendapat perhatian dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional yang menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama.
Dalam wawancara dengan media lokal, seorang wanita Muslim yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kegelisahannya. “Saya merasa hak saya sebagai seorang Muslimah telah dilanggar. Hijab adalah bagian dari identitas dan keyakinan saya, dan larangan ini sangat menyakitkan.”
