Menanggapi penggeledahan tersebut, Khofifah menyatakan bahwa tidak ada dokumen penting yang dibawa dari ruang kerjanya. “Tidak ada dokumen di ruang Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibawa oleh KPK. Mereka hanya membawa flashdisk dari ruang Sekretaris Daerah,” ujar Khofifah dalam sebuah konferensi pers di Surabaya.
Kasus ini mengundang perhatian besar karena melibatkan tokoh politik terkemuka dan menyangkut isu korupsi, yang selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pilkada 2024, kasus ini berpotensi mempengaruhi elektabilitas Khofifah dan Emil Dardak.
Sejumlah pihak menilai bahwa penyelidikan ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan di Jawa Timur, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berlanjut dengan memanggil dan memeriksa berbagai saksi yang diduga mengetahui detail dugaan suap tersebut. Ali Fikri berharap pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi akan kooperatif dalam memberikan keterangan yang diperlukan untuk memperjelas kasus ini.
Kasus dugaan korupsi ini mencerminkan betapa kompleksnya hubungan antara politik dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, ada upaya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, sementara di sisi lain, ada dinamika politik yang bisa mempengaruhi proses hukum itu sendiri. Apapun hasilnya, publik berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.
