Menanggapi hal ini, Menteri Basuki menyatakan bahwa potongan tersebut adalah bagian dari tabungan pekerja yang akan digunakan untuk pembelian rumah di masa depan. “Bukan uang hilang, masalahnya ada jaminan hari tua, ada untuk ini… ada ini… tapi bukan uang hilang. Dia bisa beli rumah,” jelas Basuki. Ia juga menekankan bahwa Tapera sudah direncanakan sejak lima tahun lalu, namun baru diimplementasikan secara penuh tahun ini.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkapkan bahwa DPR akan memanggil Menteri Basuki untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi Tapera.
DPR berharap ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan tujuan program ini.
Menanggapi polemik ini, calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan mencari solusi yang lebih adil dan menguntungkan bagi pekerja.
Prabowo berkomitmen untuk membangun tiga juta rumah selama masa kepemimpinannya jika terpilih, sebagai bagian dari program perumahan nasional yang lebih luas.
Ia menargetkan pembangunan satu juta rumah di daerah pedesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, dan satu juta rumah di daerah pesisir.
Kesimpulan
Polemik Tapera menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk memfasilitasi kepemilikan rumah bagi pekerja, implementasinya harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan beban finansial yang ditanggung oleh pekerja. Janji Prabowo untuk menemukan solusi alternatif memberikan harapan bahwa kebijakan perumahan di Indonesia akan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.
