Jakarta – Polemik mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pegawai kini menjadi perhatian serius dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 ini berjanji akan mempelajari program tersebut dan mencari solusi terbaik untuk masyarakat.
Kontroversi Tapera yang Tak Kunjung Usai
Melansir dari detik.com, Program Tapera telah menuai banyak kritik dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Kebijakan yang memotong gaji pekerja ini dianggap merugikan banyak orang.
Sejumlah buruh bahkan menggelar demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, menyuarakan penolakan mereka terhadap iuran Tapera.
Menurut pengamat properti Anton Sitorus, masalah perumahan di Indonesia tidak hanya sebatas pembiayaan.
Ini menunjukkan bahwa polemik Tapera lebih dari sekadar isu pemotongan gaji; program ini juga harus mampu menyelesaikan masalah perumahan yang lebih kompleks.
Prabowo dan Jalan Keluar untuk Tapera
Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, berjanji akan mencari solusi terbaik untuk polemik Tapera.
Meskipun belum memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan program ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempelajari dan menemukan jalan keluar yang paling menguntungkan bagi masyarakat.
Masa Depan Tapera di Tangan Prabowo
Melansir dari theconversation.com, Bahwa Program Tapera sendiri bukanlah hal baru; program ini sudah berjalan sejak 2018. Pembaharuan kebijakan yang diumumkan beberapa waktu lalu akan diterapkan secara utuh pada seluruh pekerja mulai 2027.
Namun, efektivitas program ini masih diragukan. Selama enam tahun berjalan, masalah backlog perumahan belum terselesaikan, dan gaya hidup anak muda yang cenderung tidak memilih hunian permanen karena harga yang semakin tinggi menjadi salah satu penyebabnya.
Polemik Tapera adalah isu yang kompleks dan memerlukan solusi yang matang.
Dengan janji Prabowo untuk mencari solusi terbaik, diharapkan polemik ini dapat segera terselesaikan dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.
Solusi yang diusung harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya soal pemotongan gaji, tetapi juga bagaimana program ini dapat efektif dalam menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia.
