jfid – Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dilaksanakan secara berkala, jujur, adil, dan transparan.
Namun, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih.
Bagaimana cara menggelar pemilu yang aman, sehat, dan tetap menghormati hak-hak politik rakyat?
Salah satu solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah pemilu digital, yaitu pemilu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara secara online.
Pemilu digital diyakini dapat mengurangi risiko penularan virus, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Namun, pemilu digital juga memiliki tantangan dan hambatan yang tidak bisa dianggap remeh, seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan siber.
Apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu digital di Indonesia? Berapa anggaran yang bisa dihemat jika pemilu dilaksanakan secara daring? Simak ulasan berikut ini.
Apa Saja yang Dibutuhkan untuk Pemilu Digital?
Untuk melaksanakan pemilu digital, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara, yaitu:
Cyber security, yaitu perlindungan terhadap sistem informasi dan data pemilu dari ancaman siber, seperti peretasan, virus, malware, dan lain-lain. Cyber security harus dijamin agar pemilu digital berjalan lancar, akurat, dan terpercaya.
Developer atau programmer terbaik, yaitu para ahli yang bertugas merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi atau software yang digunakan untuk pemilu digital, seperti e-voting, e-counting, e-recapitulation, dan lain-lain. Developer atau programmer terbaik harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas yang tinggi.
Rekrut hacker terbaik untuk antisipasi serangan siber, yaitu para hacker yang memiliki etika dan keahlian untuk menguji keamanan sistem informasi dan data pemilu, serta memberikan saran dan solusi untuk memperbaiki kelemahan atau celah yang ada. Hacker terbaik harus dipilih secara selektif dan profesional.
Biaya server terbaik, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa atau membeli server yang memiliki performa, kapasitas, dan keandalan yang tinggi untuk menampung dan mengolah data pemilu secara online. Server terbaik harus mampu menangani lalu lintas data yang besar, cepat, dan stabil.
Anggaran untuk operator, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang bertugas mengoperasikan dan memantau sistem informasi dan data pemilu secara online. Operator harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan tanggung jawab yang memadai.
Berapa Anggaran yang Bisa Dihemat jika Pemilu Dilaksanakan Secara Daring?
Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggaran pemilu 2024 yang diusulkan sebesar Rp76,656 triliun.
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih.
Sementara itu, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker
Jika pemilu dilaksanakan secara daring, maka anggaran yang bisa dihemat adalah biaya logistik pemilu, yang mencapai Rp16,017 triliun atau 20,90 persen dari total anggaran.
Biaya logistik pemilu meliputi biaya pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk pemungutan dan penghitungan suara secara manual.
Dengan pemilu digital, biaya logistik pemilu bisa digantikan dengan biaya pengembangan dan pengoperasian aplikasi atau software pemilu online.
Namun, pemilu digital juga membutuhkan biaya tambahan untuk hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu cyber security, developer atau programmer terbaik, rekrut hacker terbaik untuk antisipasi serangan siber, biaya server terbaik, dan anggaran untuk operator.
Berdasarkan beberapa sumber, berikut adalah perkiraan biaya untuk masing-masing hal tersebut:
Cyber security, berdasarkan penelitian oleh IBM, belanja cyber security yang ideal adalah antara 9,8% dan 13,7% dari anggaran TI. Untuk industri tertentu, belanja ini mungkin lebih dari 13,7% dan untuk perencanaan strategis jangka panjang (sampai dengan 2025), angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 30%.
Developer atau programmer terbaik, berdasarkan data dari JobStreet, rata-rata gaji web developer di Indonesia adalah Rp 7 juta per bulan. Jika diasumsikan bahwa pemilu digital membutuhkan setidaknya 100 developer atau programmer terbaik yang bekerja selama 12 bulan, maka biaya yang diperlukan adalah sekitar Rp 8,4 miliar.
Rekrut hacker terbaik untuk antisipasi serangan siber, berdasarkan data dari Glints, rata-rata gaji software developer di Indonesia adalah Rp 60 juta per tahun atau sekitar Rp 5 juta per bulan. Jika diasumsikan bahwa pemilu digital membutuhkan setidaknya 50 hacker terbaik yang bekerja selama 12 bulan, maka biaya yang diperlukan adalah sekitar Rp 3 miliar.
Biaya server terbaik, berdasarkan data dari Server Mania, biaya untuk membangun server berkisar antara $1000 hingga $2500 per server untuk perangkat keras kelas enterprise. Jika diasumsikan bahwa pemilu digital membutuhkan setidaknya 100 server terbaik, maka biaya yang diperlukan adalah sekitar Rp 3,5 miliar (dengan asumsi kurs $1 = Rp 14.000).
Anggaran untuk operator, berdasarkan data dari Mekari Qontak, rata-rata biaya operasional di Indonesia adalah sekitar 10% dari total pendapatan. Jika diasumsikan bahwa pemilu digital memiliki pendapatan sebesar Rp 76,656 triliun, maka biaya operasional yang diperlukan adalah sekitar Rp 7,665 triliun.
Dengan demikian, total biaya tambahan yang dibutuhkan untuk pemilu digital adalah sekitar Rp 11,068 triliun.
Jika dikurangi dengan biaya logistik pemilu yang bisa dihemat, maka anggaran yang bisa dihemat jika pemilu dilaksanakan secara daring adalah sekitar Rp 4,949 triliun.
Kesimpulan
Pemilu digital adalah salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menggelar pemilu yang aman, sehat, dan efektif di masa pandemi. Pemilu digital juga bisa menghemat biaya operasional, terutama biaya logistik pemilu, yang mencapai Rp 16,017 triliun.
Namun, pemilu digital juga membutuhkan biaya tambahan untuk cyber security, developer atau programmer terbaik, rekrut hacker terbaik untuk antisipasi serangan siber, biaya server terbaik, dan anggaran untuk operator, yang diperkirakan sekitar Rp 11,068 triliun.
Berikut adalah tabel perbandingannya:
Berikut adalah tabel perbandingan biaya pemilu manual dan pemilu digital:
| Komponen | Pemilu Manual (Rp Triliun) | Pemilu Digital (Rp Triliun) |
|---|---|---|
| Logistik Pemilu | 16,017 | – |
| Cyber Security | – | (9,8% – 13,7% dari anggaran TI) |
| Developer/Programmer | – | 0,0084 |
| Hacker | – | 0,003 |
| Server | – | 0,0035 |
| Operator | – | 7,665 |
| Total | 16,017 | 11,068 |
Dengan demikian, anggaran yang bisa dihemat jika pemilu dilaksanakan secara daring adalah sekitar Rp 4,949 triliun (16,017 – 11,068 = 4,949).
Angka-angka tersebut adalah perkiraan dan bisa berubah tergantung pada berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.
Dengan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang matang, pemilu digital bisa menjadi langkah maju bagi demokrasi di Indonesia.
