Mimbar Bebas, HMI MPO: Stop Bungkam Mahasiswa, Tuntaskan Persoalan Bangsa dan Selamatkan NKRI

Syahril Abdillah
2 Min Read

Mataram, Jurnalfaktual.id | Masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mataram melakukan aksi mimbar bebas di perempatan IC NTB. Senin, 21 oktober 2019.

Masa aksi menilai bahwa dalam negara yang menganut sistem demokrasi, posisi Indonesia sedang dilanda badai dengan konflik yang tidak berkesudahan.

Korlap Aksi Eko Saputro mengatakan, kondisi demikian akibat ketidakmampuan Presiden dalam menstabilkan posisi negara.

Ia juga menyayangkan atas revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku secara otomatis.

“Dan negara tidak memiliki power untuk kepastian terhadap posisi KPK sebagai anak kandung reformasi yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberantas kejahatan korupsi,” tegasnya saat orasi di perempatan BI Mataram, Senin (21/10).

Tidak hanya itu, massa aksi juga menyebut tentang pembantaian terhadap ratusan warga negara yang ada di Papua dan kematian 5 aktivis yang telah menjadi Ironi di negara ini yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Salah satu dari massa aksi juga menanyakan kejelasan negara dalam memperbaiki kegaduhan yang terjadi. Karena, hingga kini belum juga terlihat ujung pangkalnya.

“Belum lagi masalah kenaikan BPJS yang mencapai 100% dan membuat masyarakat semakin terhimpit kesengsaraan,” teriaknya.

Dalam kesempatan itu HMI MPO Cabang Mataram juga menegaskan, dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden Priode 2019-2024, Ia berharap negara segera menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Kami menuntut dan mendesak presiden untuk segera tertibkan Perpu KPK, serta tuntaskan pelanggaran HAM atas kematian para mahasiswa, dimana ada kejanggalan dalam hal ini dan meminta agar Presiden Republik Indonesia pecat secara tidak terhormat Kapolda Sulawesi Tenggara,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan Kordum M. Arif. Ia meminta agar mengusut tuntas oknum pembakaran hutan dan tuntaskan persoalan Papua.

“Stop dan justifikasi Islam sebagai agama radikal dan bagaimana sekiranya permasalahan BPJS untuk dipertimbangkan dan tidaj mengkebiri hak-hak rakyat,” tukas Arif kordum aksi. (Arf)

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email [email protected]

Share This Article