Menelaah Sejarah Untuk tak Menjadi Sampah

Heru Harjo Hutomo
6 Min Read

jfID – Peristiwa 9/11, di mana sebuah pesawat meledakkan WTC di Amerika Serikat, sering dijadikan penanda global tentang apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai deprivatisasi agama: kembalinya agama ke ruang publik. Secara historis, saya kira peristiwa ini adalah juga babak awal postmodernisme dalam bidang keagamaan. Karena itu pun deprivatisasi agama identik pula dengan istilah postsekularisme.

Dalam bidang sosiologi peristiwa 9/11 tak semata dipandang sebagai sebentuk aksi terorisme, tapi juga kebangkitan konservatisme Islam, atau pada tataran yang lebih halus disebut sebagai revivalisme Islam, sebagai tandingan terhadap modernisme Barat yang selama ini dipandang gagal dalam memperjuangkan agenda besarnya.

Dalam ranah filsafat modernisme identik dengan antroposentrisme, sebuah orientasi berpikir yang tak lagi meletakkan Tuhan sebagai sentrum yang akrab dikenal sebagai teosentrisme abad pertengahan, tapi mendudukkan manusia sebagai sentrum segala sesuatu. Inilah yang kemudian mendasari apa yang kita sebut sekarang sebagai humanisme.

Seandainya diseksamai apapun yang terkait dengan modernisme—politik modern, ekonomi modern, agama modern, dst.—sudah pasti beranjak dari manusia sebagai subjek. Pada tataran politik, hal itu disebut sebagai manusia yang otonom dan rasional. Pada tataran ekonomi, hal itu—mulai dari ide besar welfare state, classless society, kesejahteraan sosial, dst.—selamanya berorientasi pada kepentingan manusia.

Tapi sejarah membuktikan bahwa agenda besar modernisme tersebut gagal. Sains justru memiliki sisi gelap yang menyebabkan krisis ekologis. Kapitalisme justru menyuburkan ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si melarat semakin menajam. Komunisme justru melahirkan dehumanisasi atau krisis kemanusiaan dengan pembatasan atau kontrol ketatnya. Liberalisme dan demokrasi justru membuat konsep manusia itu sendiri hilang laiknya, untuk meminjam metafora Michel Foucault, “seraut wajah di tepi pantai” (Paradigma Ekonomi Alternatif “Kawruh Beja” di Tengah Pagebluk, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id).

Politik kontemporer yang lekat dengan citra dan semangat keagamaan yang menggebu, yang lazim disebut sebagai politik identitas, merupakan titik- balik modernisme. Sejak abad ke-17, dalam peradaban Barat-modern, agama memang tak lagi diberi ruang untuk mengekspresikan dirinya. Pengaruhnya beringsut memudar. Saat itu versi kebenaran dan fungsinya telah banyak disanggah dan digantikan oleh sains. Maka secara perlahan sekularisasi menjadi sebuah pilihan hidup.

Sebelum beranjak lebih jauh, pendekatan historis ala Michel Foucault dan Thomas Kuhn yang saya pakai ini sama sekali tak hendak menghakimi masa silam, karena terbukti pendekatan semacam ini hanya akan menghasilkan sebentuk anakronisme, menerapkan parameter masa kini pada masa silam yang jelas tak akan nyambung dan kontra-produktif bagi pengetahuan. Setiap epos dalam sejarah memiliki apa yang disebut oleh Foucault sebagai episteme atau oleh Kuhn disebut sebagai paradigma (paradigm). Ketika episteme atau paradigma ini bergeser (paradigm shift), maka berubah pula sebuah epos sejarah. Pada titik inilah metafora Foucault yang saya kutip di atas mendapatkan kegamblangannya. Modernisme, dengan relasi pengetahuan-kuasanya (knowledge/power), alih-alih memanusiakan manusia sebagaimana yang diidealkannya, justru telah mendehumanisasikannya.

Taruhlah pada ranah ekonomi-politik, alih-alih membuat manusia semakin otonom, setara dan dewasa (rasional), liberalisme dan komunisme justru membuatnya semakin bergantung, hierarkis dan kanak-kanak. Seandainya liberalisme melakukan hal itu pada tataran pola pikir dan kejiwaan, maka komunisme melakukannya pada tataran fisik (kenyataan). Seandainya penjara liberalisme adalah disiplin dan rasa bersalah, maka penjara komunisme adalah kontrol dan pembatasan fisik seperti halnya penjara dalam arti yang sebenarnya. Di sinilah pada akhirnya dikatakan bahwa baik liberalisme maupun komunisme, kapitalisme maupun sosialisme, demokrasi maupun otoritarianisme, sama-sama berpijak pada episteme yang satu dan sama.

Analisis historis Foucaultian ataupun Kuhnian semacam ini dapat pula dikenakan pada perdebatan soal agama (Islam) dan negara (Pancasila dalam RUU HIP), dan buktikan sendiri hasilnya.

Wabah corona yang terjadi saat ini tak urung telah pula membuat paradigma bergeser. Dengan kata lain, epos sejarah memang sedang berubah: pada tataran ideologi dan politik praktis (Radikalisme dan Terorisme Sebagai Fenomena Ideologis dan Bukan Agamis, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org dan Pemilu dan Ukuran Kaping IV, Heru Harjo Hutomo, https://jurnalfaktual.id/webdev), pada bidang keagamaan (Nilai Agama di Tengah Wabah Corona, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org), dan pada bidang ekonomi, sosial dan budaya (New Normal dan Kondisi Postmodernitas, Heru Harjo Hutomo, https://www.harakatuna.com). Dengan demikian, pendekatan sejarah alternatif semacam ini mengajarkan pada kita tentang arti dari sebuah kewaspadaan, untuk menyediakan payung sebelum hujan, agar ketika sudah basah baru sadar kemudian.

(Heru Harjo Hutomo/ penulis kolom, peneliti lepas, menggambar dan bermain musik)

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article