jfid – Pemberian izin tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak.
Langkah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh penting, mengundang komentar baik dari sisi pendukung maupun kritikus.
Berikut adalah beberapa tanggapan yang dikemukakan oleh para pihak terkait:
Tanggapan PBNU
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menegaskan kesiapan PBNU dalam mengelola tambang tersebut.
Menurutnya, PBNU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola tambang.
Gus Yahya menekankan bahwa pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Kami siap mengemban amanah ini dengan serius dan profesional, agar tujuan mulia dari kebijakan ini dapat tercapai,” ujar Gus Yahya .
Tanggapan Menteri Investasi/Kepala BKPM
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PBNU sudah berdasarkan arahan dan pertimbangan beberapa menteri terkait di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Bahlil juga menyatakan bahwa izin ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. “Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” janji Bahlil.
Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan sumber daya alam (SDA) bisa dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi yang memiliki kapasitas besar seperti PBNU .
Tanggapan Rocky Gerung
Rocky Gerung, seorang pengamat politik dan akademisi, mengkritik langkah Bahlil dengan tajam. Ia menilai bahwa pemberian tambang kepada PBNU lebih banyak didasari oleh kepentingan jaringan politik daripada pertimbangan rasional terkait kemampuan manajemen tambang.
“Ormas tidak akan mengerti tentang akutansi dan kualitas tambang, mereka hanya dipakai namanya,” ujar Rocky. Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dan penggunaan nama besar PBNU sebagai alat untuk kepentingan tertentu .
Tanggapan Muhammadiyah
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan bahwa pengelolaan tambang harus memenuhi persyaratan yang ketat.
Menurut mereka, tidak cukup bagi ormas hanya menerima izin tanpa mempersiapkan diri dengan baik dalam hal manajemen dan teknis. “Pihak ormas harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk bisa mengelola tambang dengan baik dan benar,” kata salah satu pimpinan Muhammadiyah. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil .
Tanggapan Kementerian Investasi/BKPM
Kementerian Investasi/BKPM menyebutkan bahwa PBNU adalah organisasi yang telah mengajukan permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Pihak BKPM menegaskan bahwa mereka hanya akan menerbitkan IUPK jika semua syarat terpenuhi, dan paling cepat izin tersebut akan diterbitkan dalam 15 hari setelah semua persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi.
Hal ini menunjukkan adanya proses verifikasi yang ketat sebelum izin benar-benar diberikan .
Tanggapan Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo telah memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, termasuk PBNU. Menurutnya, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ormas besar seperti PBNU memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA.
“Kami yakin PBNU memiliki kapasitas dan niat baik untuk mengelola sumber daya ini demi kemakmuran masyarakat,” ujar Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan .
Tanggapan Masyarakat
Di kalangan masyarakat, tanggapan terhadap langkah PBNU dalam mengelola tambang sangat beragam. Ada yang menyetujui langkah ini sebagai upaya yang baik untuk memanfaatkan SDA secara optimal dan menguntungkan organisasi.
“Langkah ini bisa meningkatkan perekonomian dan memberikan banyak manfaat,” kata salah seorang warga. Namun, tidak sedikit yang skeptis dan khawatir tentang kemampuan manajemen PBNU dalam mengelola tambang besar.
“Keputusan ini harus dipertimbangkan ulang, PBNU mungkin belum siap untuk tugas sebesar ini,” ujar seorang pengamat ekonomi .
Kesimpulan
Langkah PBNU dalam pengelolaan tambang telah menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak.
Meskipun beberapa pihak mendukung langkah ini dengan harapan dapat meningkatkan manfaat SDA dan mengoptimalkan organisasi, namun ada juga kritikan yang menyebut keputusan ini tidak mempertimbangkan kemampuan manajemen dan finansial organisasi PBNU.
Diskusi mengenai langkah ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan proses dan hasil nyata dari pengelolaan tambang oleh PBNU.
