Jfid – Dalam beberapa dekade terakhir, Tajikistan telah menjadi sorotan internasional terkait kebijakan-kebijakan ketatnya terhadap simbol-simbol keagamaan, khususnya jilbab.
Larangan ini menimbulkan perdebatan sengit antara modernitas dan kebebasan beragama, mencerminkan dinamika kompleks yang terjadi di negara Asia Tengah tersebut.
Latar Belakang Kebijakan Larangan Jilbab di Tajikistan
Tajikistan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah menerapkan serangkaian kebijakan untuk mempromosikan sekularisme.
Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah larangan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan dan instansi pemerintah.
Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melawan ekstremisme dan menjaga stabilitas nasional.
Presiden Emomali Rahmon telah berulang kali menyatakan bahwa jilbab dianggap sebagai simbol pengaruh asing yang dapat mengancam identitas nasional Tajikistan.
Pemerintah juga mengkhawatirkan bahwa peningkatan penggunaan jilbab akan memicu radikalisasi di kalangan anak muda.
Data dan Statistik: Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat
Sejak diberlakukannya larangan tersebut, berbagai survei menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Tajikistan.
Menurut sebuah laporan dari Human Rights Watch, lebih dari 8.000 wanita dipaksa untuk melepas jilbab mereka di tempat-tempat umum pada tahun 2018 saja.
Selain itu, data dari Komite Keamanan Nasional Tajikistan menunjukkan bahwa lebih dari 1.700 pria dengan janggut panjang—seringkali dianggap sebagai tanda keagamaan—telah dicukur secara paksa oleh pihak berwenang.
Ini menambah ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok agama yang merasa hak-hak mereka dilanggar.
Analisis: Modernitas vs Kebebasan Beragama
Larangan jilbab di Tajikistan mencerminkan ketegangan antara upaya pemerintah untuk mendorong modernitas dan keinginan sebagian masyarakat untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka.
Di satu sisi, pemerintah menganggap kebijakan ini sebagai langkah untuk memodernisasi negara dan melindungi dari pengaruh ekstremisme.
Di sisi lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa larangan ini melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Tajikistan dan berbagai perjanjian internasional.
Para pakar juga berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi bumerang.
Alih-alih mendorong integrasi, larangan ini justru dapat memarginalisasi komunitas-komunitas tertentu dan meningkatkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi radikalisasi dan ketidakstabilan sosial.
Kesimpulan
Ketegangan antara modernitas dan kebebasan beragama di Tajikistan menggambarkan dilema yang dihadapi banyak negara di dunia saat ini.
Larangan jilbab, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan mempromosikan sekularisme, telah menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Ke depan, penting bagi pemerintah Tajikistan untuk menemukan keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan menghormati hak-hak individu.
Dialog yang terbuka dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas agama, dapat menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut.
