Tindakan keras terhadap kelompok Islam yang dianggap sesat juga semakin intensif. Pada tahun 2020, sejumlah pemimpin IRPT dan anggotanya dijatuhi hukuman penjara panjang atas tuduhan terorisme dan pengkhianatan.
Namun, banyak pihak yang menganggap tuduhan tersebut tidak berdasar dan bermotif politik.
Banyak perempuan Muslim yang merasa terdiskriminasi dan dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. “Ini adalah pelanggaran hak asasi saya sebagai Muslimah,” kata Amina, seorang mahasiswa di Dushanbe yang harus melepas hijabnya di kampus.
Kebijakan ini memperkuat posisi Presiden Rahmon sebagai pemimpin otoriter yang mengendalikan hampir semua aspek kehidupan politik di Tajikistan.
Tindakan keras ini juga mempengaruhi hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam lainnya yang mengkritik kebijakan tersebut.
Kebijakan ini mendapat kecaman dari berbagai organisasi internasional, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International.
Kebijakan larangan hijab di Tajikistan dan tuduhan terhadap beberapa kelompok Islam sebagai aliran sesat telah menimbulkan dampak besar di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Kontroversi ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat domestik tetapi juga mengundang perhatian internasional.
Dengan terus berjalannya kebijakan ini, masa depan kebebasan beragama dan stabilitas sosial di Tajikistan tetap menjadi pertanyaan besar. Bagaimana pemerintah Tajikistan akan menavigasi tekanan internasional dan ketidakpuasan domestik? Hanya waktu yang akan menjawab.
