Dalam rapat tersebut, anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, melontarkan kritik pedas terhadap Nadiem.
Anita mempertanyakan keberadaan “tim bayangan” yang terdiri dari 400 orang yang dibentuk oleh Nadiem, yang dianggap tidak transparan dan membebani anggaran. “Kami tidak bisa dibodohi dalam menjalankan sebuah program. Guru-guru kita masih banyak yang menangis karena gajinya sering telat dibayar,” ujar Anita dengan penuh emosi.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam raker tersebut adalah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, mendesak Nadiem untuk mencabut peraturan ini karena dianggap sebagai penyebab utama kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak wajar di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Menurut Dede, peraturan tersebut membebani mahasiswa dan menimbulkan ketidakpastian finansial bagi banyak keluarga.
Komisi X juga membahas masalah PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), di mana PTN diharapkan dapat mencari sumber pendanaan lain di luar UKT. Namun, implementasi dari kebijakan ini dinilai belum optimal.
“Banyak PTN yang belum mampu memahami dan menerapkan kebijakan ini dengan benar, sehingga beban keuangan justru kembali kepada mahasiswa,” tambah Dede Yusuf.
Untuk mengatasi masalah ini, Komisi X sedang menyiapkan Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan yang akan mengkaji lebih dalam mengenai tingginya biaya pendidikan tinggi dan mencari solusi yang lebih efektif.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Nadiem menyatakan bahwa pembentukan tim bayangan adalah bagian dari upaya inovasi dan efisiensi di kementeriannya.
Ia juga berjanji akan meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang menjadi sorotan dan memastikan adanya perbaikan untuk kesejahteraan guru dan kemudahan akses pendidikan bagi mahasiswa.
“Kami selalu terbuka untuk kritik dan masukan, dan akan terus berusaha memperbaiki sistem pendidikan kita demi kepentingan bersama,” ujar Nadiem.
Rapat kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan terkait kebijakan pendidikan di Indonesia. Kritikan dari anggota Komisi X, terutama yang berasal dari Partai Demokrat, menyoroti perlunya transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Dengan adanya Panja Biaya Pendidikan yang dibentuk oleh Komisi X, diharapkan akan ada solusi konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi sektor pendidikan saat ini.
