jfid- Rapat kerja antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR RI yang membahas alokasi anggaran pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 berujung pada ketegangan.
Insiden ini terjadi pada sesi pertanyaan ketika anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, mengkritisi beberapa kebijakan pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Pertemuan ini diadakan di Gedung DPR/MPR RI pada 5 Juni 2024. Rapat yang sejatinya untuk membahas rencana anggaran pendidikan dan langkah strategis peningkatan kualitas pendidikan nasional, berubah menjadi ajang adu argumen antara Nadiem dan Anita.
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi X DPR RI, pejabat tinggi di lingkungan Kemendikbudristek, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait pendidikan.
Ketua Komisi X, Syaiful Huda, memimpin jalannya rapat yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore hari.
Lokasi pertemuan berada di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Tempat ini sering menjadi saksi bisu dari berbagai diskusi dan perdebatan kebijakan strategis nasional.
Ketegangan mulai memuncak saat Anita Jacoba Gah mempertanyakan efektivitas program Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Nadiem.
Anita menyoroti kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di beberapa daerah yang menyebabkan implementasi program ini tidak merata.
“Banyak sekolah di daerah terpencil yang belum merasakan dampak positif dari program ini.
Bagaimana kita bisa mencapai target pendidikan berkualitas kalau masalah dasar seperti ini belum terselesaikan?” ujar Anita dengan nada tinggi.
Menanggapi kritik tersebut, Nadiem dengan tegas menjelaskan bahwa program Merdeka Belajar masih dalam tahap penyesuaian dan terus diperbaiki.
“Kami sudah bekerja keras untuk memastikan program ini bisa diakses oleh semua sekolah, termasuk di daerah terpencil. Namun, tentu saja ada tantangan yang harus kita atasi bersama, bukan hanya tugas pemerintah pusat tapi juga daerah,” jawab Nadiem.
Pembukaan Rapat: Rapat dibuka oleh Ketua Komisi X, Syaiful Huda, yang menggarisbawahi pentingnya diskusi mengenai alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025.
Pemaparan Menteri: Nadiem mempresentasikan rencana alokasi anggaran dan strategi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk evaluasi program Merdeka Belajar.
Sesi Tanya Jawab: Anita Jacoba Gah memulai sesi tanya jawab dengan kritik tajam mengenai pelaksanaan program Merdeka Belajar.
Respon Nadiem: Nadiem merespon dengan menjelaskan kendala yang dihadapi dan usaha pemerintah untuk memperbaikinya.
Debat Sengit: Pertukaran argumen antara Nadiem dan Anita berlangsung sengit hingga beberapa anggota komisi lainnya turut berkomentar untuk menenangkan situasi.
Penutupan Rapat: Rapat ditutup oleh Syaiful Huda dengan catatan bahwa diskusi akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya untuk mencari solusi terbaik.
Setelah ketegangan mereda, Syaiful Huda menyarankan adanya diskusi lebih mendalam pada pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi konkrit.
“Kita perlu diskusi lebih lanjut dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, agar semua permasalahan bisa diselesaikan secara komprehensif,” ujarnya.
Ketegangan ini menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari pengamat pendidikan hingga masyarakat umum.
Sebagian besar menyayangkan ketegangan yang terjadi, namun ada juga yang memandang hal ini sebagai dinamika yang wajar dalam proses demokrasi.
Pengamat pendidikan, Indra Charisma, mengatakan bahwa ketegangan seperti ini menunjukkan adanya kepedulian yang besar dari berbagai pihak terhadap kualitas pendidikan nasional.
“Perdebatan yang terjadi harus dilihat sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperbaiki sistem pendidikan kita,” ujarnya.
Ketegangan dalam rapat kerja antara Nadiem Makarim dan Anita Jacoba Gah menjadi sorotan utama dalam pembahasan RAPBN 2025, menunjukkan adanya perhatian serius terhadap isu pendidikan di Indonesia.
Ketegangan ini menyoroti tantangan implementasi program Merdeka Belajar, khususnya di daerah terpencil, serta upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut untuk mencapai target pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan semua pihak dapat lebih bersinergi dalam menghadapi tantangan pendidikan dan bersama-sama mencari solusi demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
