jfid – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Jokowi meminta penegakan hukum yang dilakukan memberikan efek jera dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Namun, apakah Jokowi serius menindak oknum penegak hukum terlibat narkoba?
Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15 persen, dari yang sebelumnya 1,8 persen pada 2019 menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa pada 2021. Akibat maraknya kasus narkoba di Indonesia, lembaga pemasyarakatan (lapas) pun menjadi over kapasitas.
Jokowi mengatakan bahwa upaya pemberantasan narkoba kerap terhambat karena ada oknum penegak hukum yang terlibat dalam peredarannya.
Jokowi mengajak para jajarannya untuk mencari terobosan untuk mengurangi kejahatan luar biasa tersebut.
Salah satu fokus yang perlu dibenahi adalah berkaitan dengan rehabilitasi pada pelaku, salah satunya dengan menambah lokasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
Jokowi juga menekankan agar setiap Kementerian/Lembaga terkait juga dapat mendorong upaya pencegahan, terutama penyelundupan masuknya narkoba secara taktis dan sistematis.
Jokowi ingin memutuskan untuk fokus pada provinsi-provinsi yang memiliki prevalensi pengguna narkoba paling tinggi.
Namun, seberapa serius Jokowi menindak oknum penegak hukum terlibat narkoba? Apakah ada langkah konkret yang telah dilakukan atau direncanakan oleh pemerintah untuk memberantas sindikat narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum? Apakah ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan tidak ada lagi oknum penegak hukum yang terlibat narkoba?
Hal-hal ini penting untuk ditanyakan dan dijawab agar tidak ada lagi keraguan atau kecurigaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas narkoba. Sebab, jika oknum penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba malah menjadi bagian dari masalah, maka siapa lagi yang bisa dipercaya oleh masyarakat?
