Pemerintah Tajikistan telah menerapkan serangkaian aturan yang melarang pemakaian hijab di tempat umum, termasuk di sekolah, universitas, dan institusi pemerintahan. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi warga negara dewasa, tetapi juga bagi remaja dan anak-anak.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penegakan hukum terhadap pelanggar aturan dengan ancaman denda dan tindakan hukum lainnya.
Kebijakan pelarangan hijab ini mulai diterapkan secara ketat sejak tahun 2017. Meskipun sebelumnya sudah ada pembatasan, namun pada tahun tersebut, Presiden Emomali Rahmon mengeluarkan peraturan yang memperketat larangan ini, termasuk menambah sanksi bagi pelanggarnya.
Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Tajikistan, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Namun, penegakan hukum lebih ketat dilakukan di daerah perkotaan dan pusat pemerintahan, seperti ibu kota Dushanbe.
Alasan utama yang diungkapkan oleh pemerintah Tajikistan adalah untuk memerangi ekstremisme dan radikalisme agama.
Pemerintah berpendapat bahwa pemakaian hijab dapat menjadi simbol radikalisasi yang berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan negara. Dalam sebuah pidato pada tahun 2017, Presiden Emomali Rahmon menyatakan, “Kami harus melindungi rakyat kami dari pengaruh ideologi asing yang merusak. Hijab adalah simbol dari ideologi yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Tajikistan.”
Namun, alasan ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch, mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
