jfid – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak yang di dalamnya termasuk ketentuan pemberian cuti selama enam bulan bagi ibu pekerja.
Langkah ini dipandang sebagai upaya signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia, namun menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Apakah kebijakan ini akan benar-benar terlaksana dengan baik ataukah hanya akan menjadi mitos belaka?
