jfid- Surabaya, 29 Juni 2024 – Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, menghadapi serangan siber yang mengancam data dari 282 instansi pemerintah.
Pada Kamis, 20 Juni 2024, geng peretas kawakan yang dikenal sebagai LockBit melancarkan serangan ransomware menggunakan varian BrainChipper.
Mereka berhasil mengunci akses terhadap data di PDNS dan meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar untuk memulihkan akses tersebut.
Rincian Serangan
Serangan ini telah menyentuh lebih dari 210 instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, hanya 2% data di PDNS yang ter-backup, memperlambat proses pemulihan akses yang krusial.
PDNS dikelola oleh Telkom Sigma dengan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk otoritas pemerintah dalam dan luar negeri.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengonfirmasi bahwa beberapa instansi seperti Imigrasi, LKPP, Kemenko Marves, dan Pemerintah Kota Kediri telah melakukan relokasi data mereka sebagai langkah antisipasi.
Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa serangan ini diduga dilakukan oleh perorangan dengan motif ekonomi, bukan negara.
Hinsa Siburian menambahkan bahwa varian ransomware ini merupakan evolusi dari LockBit 3.0, yang terus dikembangkan oleh pelaku kejahatan cyber.
Proses pemulihan data di PDNS masih dalam tahap yang memakan waktu. Pemerintah sedang berupaya untuk memastikan bahwa aturan backup data ke PDN menjadi keharusan, demi mempercepat pemulihan jika terjadi serangan serupa di masa depan.
Ardi Sutedja dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengkritik kelemahan sistem keamanan digital pemerintah dalam menghadapi serangan ini.
Ia menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap prosedur keamanan dan pengelolaan pusat data nasional.
Kesimpulan
Serangan ransomware terhadap PDNS di Surabaya menyoroti kerentanan dalam infrastruktur digital pemerintah.
Dengan tebusan yang diminta mencapai Rp 131 miliar, pemerintah harus meningkatkan sistem keamanan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih dan meresahkan.
Berita ini mencerminkan pentingnya keamanan digital dalam pengelolaan data nasional, serta perlunya tindakan preventif yang lebih efektif untuk melindungi infrastruktur informasi negara dari serangan serupa di masa depan
