Bangkalan, Jurnalfaktual.Id- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Mathur Khusairi kembali menyerap aspirasi kontituennya.
Kali ini, Reses politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu berlangsung di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Minggu (8/12/2019).
Mengawali pengantar Reses, Mathur menyebut DPR memiliki amanah untuk memperjuangkan hak masyarakat. Bahkan, amanah itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban hingga di akhirat.
“Karena saya bertanggungjawab sebagai wakil rakyat untuk kalian semua,” ungkap Mathur, dihadapan ratusan masyarakat Desa Sobih.
Kemudian, Pria yang sebelumnya dikenal dengan aktivis yang getol menyuarakan anti korupsi itu menceritakan posisi jabatan yang saat ini diduduki di Gedung Inderapura, Surabaya.
Ia menyebut, dirinya duduk di Komisi E. Kata dia, mitra kerjanya adalah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Ketenagakerjaan, keagamaan dan sosial, serta termasuk bantuan dari pemerintah.
“Saya milih itu karena langsung bersinggungan dengan masyarakat, insyaallah kalau tidak ada perubahan sampai selesai menjabat,” terangnya.
Mathur menegaskan, dirinya hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan di kursi parlemen.
“Saya hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa ini dan sekitarnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki anggaran sekitar 33 triliun. Kata dia, dirinya ikut membahas anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat Jatim, khususnya Madura.
“Jika yang dibutuhkan masyarakat ingin mengajukan di bidang pendidikan seperti ruang kelas, masjid dan lain- lain mari sampaikan. Semoga pembangunan yang tidak terokomodir DD, APBD Kabupaten bisa diperjuangkan di provinsi,” pintanya.
Ia menjelaskan, pentingnya reses karena tidak mungkin dinas itu turun langsung ke masyarakat. Maka, lanjut dia, kegiatan itu dimanfaatkan oleh DPR/DPRD.
“Forum reses ini untuk menyerap dan menampung aspirasi. Reses itu juga tidak hanya dilakukan oleh DPRD Provinsi saja, melainkan oleh DPRD Kabupaten,” tandasnya.
Penulis: Lah
