jfid – Warga Indonesia diguncang oleh berita tentang kebocoran data yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia. Peretasan ini dilaporkan oleh CISSREC. Menurut lembaga itu, data KPU dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo.
Jimbo mengklaim bahwa telah berhasil meretas data pribadi 204 juta warga Indonesia dari database KPU. Informasi ini mengejutkan banyak orang, terutama karena data yang bocor mencakup nama, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya.
Hacker tersebut dikabarkan telah meretas informasi pribadi 204 juta warga Indonesia, yang mencakup nama, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya. Ancaman ini semakin serius karena data yang bocor dikatakan berasal dari database KPU sejak tahun 2013 dan hacker mengancam untuk membocorkan informasi pribadi 200 juta orang lebih.
Kebocoran data ini dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan warga, karena baik NIK dan NKK dapat digunakan untuk mendaftarkan nomor telepon seluler resmi. Ribuan respons dari pengguna Twitter menuntut tindakan cepat dari pemerintah dan sikap sinis terhadap keamanan data informasi pribadi di Indonesia.
Namun, KPU menegaskan bahwa situs web resmi dan aplikasi elektronik mereka aman dari kebocoran data cyber. Lembaga ini juga telah mengadakan pertemuan dengan tim tugas aplikasi dan keamanan cyber komisi untuk membahas keamanan data elektronik dan cyber KPU.
Meski demikian, kebocoran data ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana data pribadi warga Indonesia dapat terlindungi di era digital. Dengan lebih dari 204 juta pengguna internet di Indonesia, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan individu, untuk bekerja sama dalam melindungi data pribadi dan mencegah kebocoran data di masa depan. Ini bukan hanya tentang melindungi informasi pribadi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dalam sistem kita.
