JurnalFaktual.id – Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H Bambang Kristiono, SE (HBK) bakal mengawal penuh pembangunan DAM Mujur di Kab. Lombok Tengah yang sudah sangat didambakan warga setempat. HBK bakal menggunakan seluruh jejaringnya di pemerintah pusat untuk mewujudkan hal tersebut.
“Bendungan Mujur memiliki posisi yang sangat stratgis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Kab. Lombok Tengah. Mewujudkan bendungan ini adalah sebuah keharusan, saya akan all out dalam mendorong mewujudkannya,” kata HBK, Selasa (11/1) kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini secara khusus telah menggelar pertemuan dengan Tim 11 di Kab. Lombok Tengah. Tim 11 merupakan tim yang beranggotakan para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pembangunan Bendungan Mujur ini. Tim 11 antara lain beranggotakan sejumlah pejabat di Pemkab Loteng dan juga perwakilan dari lembaga non pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Tim 11 sangat berharap HBK menjadi figur sentral yang akan membuka jalan bagi dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan Bendungan Mujur. Mengingat bendungan ini sudah sangat lama didambakan oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.
HBK saat ini memang mendapat amanah untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Namun, posisi strategisnya di DPP Partai Gerindra memungkinkan HBK menggerakkan jejaringnya untuk memback up penuh pembangunan Bendungan Mujur.
Sebagai wujud keseriusan, di tengah pertemuan dengan Tim 11, HBK langsung menghubungi dua koleganya yang kini duduk di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, yakni Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras dan Anggota Komisi V H. Mulyadi. Komunikasi tersebut menghasilkan aksi nyata, di mana Komisi V langsung mengagendakan kunjungan lokasi di mana Bendungan Mujur akan dibangun.
“In syaa Allah, kunjungan teman-teman dari Komisi V akan dilakukan pekan depan paling cepat,” ungkap politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini.
HBK menekankan, Bendungan Mujur akan menjadi solusi menjaga ketahanan pangan masyarakat di Kab. Lombok Tengah. Keberadaan Bendungan Mujur akan menjadikan ribuan hektare lahan-lahan persawahan yang saat ini hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, bisa menjadi lahan yang sangat produktif dengan mampu menanam padi dua hingga tiga kali setahun.
Dalam perencanannya, Bendungan Mujur akan mampu mengairi sedikitnya 10.121 hektare lahan pertanian. Selain itu, bendungan ini juga menjadi solusi untuk mengatasi kekeringan di daerah Kab. Lombok Tengah bagian selatan, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Bendungan Mujur akan menjadi sumber air baku yang bisa diolah menjadi air bersih sehingga kesulitan air bersih yang selalu dialami masyarakat bagian selatan Kab. Lombok Tengah setiap tahunnya akan bisa teratasi.
Pastikan Masyarakat Tak Dirugikan
Selain membuka jalan dukungan penuh pemerintah pusat untuk pembangunan Bendungan Mujur, dukungan dari HBK juga untuk memastikan bahwa pembagunan bendungan ini tak akan merugikan masyarakat yang lahannya akan menjadi lokasi pembangunan dan yang akan menjadi lokasi area genangan bendungan.
HBK menegaskan, masyarakat akan mendapatkan ganti untung yang sangat sepadan. Selain itu, masyarakat juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi relokasi pemukiman yang akan tetap membuat mereka nyaman dan produktif. Sehingga masyarakat tak perlu mengkhawatirkan akan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, karena mereka pindah ke lokasi pemukiman yang baru, juga tak perlu mengkawatirkan pendidikan anak-anak mereka akan terputus, lantaran jauh dari lokasi sekolah mereka sebelumnya.
“Bendungan Mujur akan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu juga harus terwujud semenjak pembebasan lahan dan juga saat relokasi warga terdampak. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah SWT,” tandas HBK.
Pembebasan lahan Bendungan Mujur telah mulai dilakukan semenjak tahun 2006. Namun begitu, proses pembebasan lahan hingga saat ini masih berjalan lambat. Total saat ini lahan yang baru selesai dibebaskan hanya di kisaran lima hektare. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan yang saat ini masih dalam proses di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sepenuhnya nanti akan menjadi acuan. Dibutuhkan sedikitnya Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.
Secara keseluruhan, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 Hektare. Dimana luas lahan yang telah diukur saat ini mencapai 177.56 Hektare. Sedangkan luas lahan yang belum diukur sebanyak 217.38 Hektare.
Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dengan panjang tubuh bendungan utama 2,8 kilometer. Bendungan akan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 Hektare.
HBK menegaskan, dirinya akan secara berkala mereview setiap perkembangan atas pencapaian yang telah dicapai dalam proses akselerasi pembangunan bendungan ini kepada publik. Sehingga masyarakat mengetahui kuatnya komitmen dirinya, Pemerintah Pusat, dan jajaran Pemkab Lombok Tengah untuk bisa mewujudkan pembangunan Bendungan Mujur.
Sementara itu, Sekretaris HBK Peduli Rannya Agustyra Kristiono, yang juga masuk di jajaran kepengurusan Tim 11 mengungkapkan, pembangunan Bendungan Mujur merupakan salah satu aspirasi yang terus disuarakan oleh masyarakat Kab. Lombok Tengah dalam berbagai kesempatan tatap muka dengan HBK.
“Aspirasi masyarakat untuk pembangunan Bendungan Mujur ini menjadi salah satu concern pak HBK yang memang dalam janji kampanyenya ingin mewujudkan ketahanan pangan untuk masyarakat,” kata Rannya.
Dia menegaskan, pembangunan Bendungan Mujur ini juga sejalan dengan langkah Pemerintah Pusat yang saat ini memang sedang memprioritaskan program Food Estate sebagai bagian dari upaya menopang ketahanan pangan.
Tentu saja kata Rannya, akselerasi pembangunan Bendungan Mujur butuh proses. Karena itu, butuh dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Bendungan Mujur ini bukan semata untuk kemaslahatan masyarakat Kab. Lombok Tengah semata. Tapi juga untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat Bumi Gora,” imbuh Rannya.
