Nusa Tenggara Barat,- Balai Pengelolaan Kesatuan Hutan Rinjani di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan pertemuan dengan seluruh Ketua Kesatuan Tani Hutan (KTH) se wilayah Rinjani Barat, Pelangan dan Tastur, Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Senin, 08/10/2019, di Sekretariat Balai Pengelolaan Hutan Rinjani di Jalan Jend. Sudirman, No. 61 Mataram.
Pertemuan seluruh KTH ini diadakan guna untuk membahasa tentang pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta pembangunan konsep bersama agar Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih intens melakukan peningkatan kapasitas kepada kelompok pengelola hutan, baik yang sudah mendapatkan izin HTR, HKM ataupun kemitraan kehutanan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peserta pertemuan ini merupakan kelompok KTH, HKm, Gapoktan serta KSU yang sebelumnya sudah mendapatkan undangan dari BPKPH Rinjani Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni; KTH Sempopo, HKM Salut, Gapoktan Sanga Pati, Gapoktan Monggal, HKm Bukit Tinggi, HKm Bukit Kemali, HKm Sesaot, KTH Emas Hijau, Hkm Batu Mekar, KSU Kompak Sejahtera, HKm Senggigi, HKm Aik Berik, HKm Aik Bual, HTM Montong Sapah, KTH Pandan Tinggang, Gapoktan Tunas Karya, HTR Tembowong, HTR Kedaro, HKm Giri Buah, dan HKm Giri Sasak.
Turut hadir pada acara ini Mustar Hadi, S.Hut, M.Si, Kepala KPH Rinjani Barat, Oman Sumantri, S.Hut, M.Si, perwakilan dari Dinas LHK NTB dan seluruh ketua kelompok tani pengelola hutan Rinjani Barat, Pelangan dan Tastura.
“alhamdulillah, bisa dihadiri oleh seluruh Ketua KTH, HKm dan Gapoktan se Wilayah KPH Rinjai Barat, mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada solusi bersama terkait masalah lingkungan hidup”. Ungkap Mustar Hadi, S.Hut, M.Si, Kepala KPH Rinjani Barat.
Terpisah, salah satu Ketua KTH yang menghadiri rapat tersebut, menyampaikan bahwa hutan sebagai aset kehidupan mesti dijaga dan dilestarikan.
“,pertemuan ini diharapkan mampu menjadi solusi ditengah kekhawatiran kami khususnya sebagai penanggung jawab kehutanan di tingkat bawah dibalik maraknya pembakaran hutan dan masih seringnya ditemukan illegal loging, saya berharap Dinas LHK NTB lebih meningkatkan kapasitasnya dalam bentuk wewenang untuk tegas terhadap perilaku penyimpangan lingkungan”. Cetus Takiuddin, SH.MH, Ketua KTH Pandan Tinggang.
Ditengah maraknya karhutla dan illegal loging, khususnya di wilayah Desa Pandan Tinggang dan sekitar Kecamatan Praya Barat Daya, Takiuddin menuturkan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan saling bersinergi.
“sebagai antisipasi, terkait dengan karhutla dan illegal loging, maka saya berharap kami sebagai penanggung jawab terhadap wilayah hutan masing -masing akan bermitra dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Kami sangat sadar bahwa kemitraan itu penting sebagai solusi sebab mitra dulu baru ada kepercayaan”. Cetusnya.
