Mataram,- Berbagai potensi yang dimiliki Gumi Tatas Tuhu Trasna (Tastura) Lombok Tengah, dimungkinkan untuk menggenjot laju percepatan pembangunan. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah Lalu Arif Rahman Hakim, menyoal konsep kebijakan dan berbagai persoalan di Kabupaten Lombok Tengah.
“Saya ingin Kabupaten Lombok Tengah ke depan, bisa berkembang pesat tetapi tidak meninggalkan nuansa agamis dan budaya, yang selama ini berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang tiga periode duduk sebagai anggota legislatif ini mengatakan, setelah mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat, dirinya dapat menyimpulkan sebuah konsep kebijakan percepatan pembangunan, yang salah satu poinnya adalah persoalan sumber daya alam (SDA) sebagai penguat perekonomian yang andal.
“Kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk kita kelola, mulai SDA di bidang peternakan, pertanian, kelautan, dan usaha-usaha ekonomi masyarakat. Pun yang paling utama adalah sektor pariwisata,” beber anggota dewan yang akrab disapa Bajang Arif itu.
Tidak hanya itu, lanjutnya, trend baru usaha perekonomian dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dipandang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
“Belum lagi kita bicara potensi di sektor-sektor lainnya. Setidaknya ada empat kebijakan utama yang dapat dikembangkan ke depan,” jelasnya.
Lebih jauh Bajang Arif menuturkan empat kebijakan yang diperlukan Lombok Tengah ke depan. Pertama, kebijakan anggaran di sektor ekonomi dengan meningkatkan program penunjang perekonomian masyarakat. Dimana program tersebut perlu ditingkatkan menjadi 20 hingga 30 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah saat ini.
“Anggaran tersebut akan digunakan sebagai modal bagi pengembangan pembangunan perekonomian masyarakat, mulai dari anggaran untuk bimbingan dan pelatihan, peningkatan teknologi, bantuan permodalan serta promosi pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Kedua, kebijakan pembangunan infrastruktur berkeadilan. Artinya, pembuatan kebijakan perencanaan anggaran pembangunan, harus adil di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
“Selain itu, ada juga rencana pembangunan sinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta kalangan investor, untuk mendapatkan tambahan anggaran percepatan pembangunan, dengan tetap mengedepankan skema pembangunan berbasis potensi dan budaya lokal,” jelasnya.
Ketiga, pembangunan sektor pelayanan publik yang merupakan bagian dari indikator keberhasilan pemerintah daerah. Arif menegaskan, hal ini penting untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan dengan baik dan mudah. Demikian pula dengan adanya kepastian harga dan kepastian regulasi.
“Keempat adalah sektor pariwisata yang bisa menopang dan mendorong ekonomi rakyat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada sektor tersebut,” ucapnya sembari menambahkan bahwa diharapkan ke depan di Lombok Tengah terjadi pembangunan yang berkemajuan dan merata. (Lns)
