jfid – Isu kudeta Gus Dur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali mencuat menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Cak Imin, yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, membantah isu tersebut dan menganggapnya sebagai isu musiman yang selalu muncul setiap lima tahun sekali. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di balik konflik internal PKB yang melibatkan dua tokoh besar ini?
Sejarah Konflik PKB
PKB adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1998 oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden Indonesia keempat dan mantan ketua umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia.
PKB mengusung ideologi nasionalisme kebangsaan dan Islam moderat, serta memiliki basis massa yang kuat di kalangan warga NU.
Cak Imin adalah keponakan Gus Dur dan juga salah satu pendiri PKB. Ia menjabat sebagai anggota DPR sejak tahun 1999 dan menjadi wakil ketua DPR bidang industri, perdagangan, dan pembangunan pada tahun 2004.
Pada tahun 2005, ia terpilih sebagai ketua umum PKB dalam Muktamar yang digelar di Semarang. Sedangkan Gus Dur ditetapkan sebagai ketua dewan syura.
Konflik internal PKB mulai terjadi pada tahun 2008, ketika Gus Dur mencabut mandat Cak Imin sebagai ketua umum PKB karena dianggap tidak loyal dan tidak menjalankan amanat partai.
Gus Dur kemudian menunjuk Ali Masykur Musa sebagai pelaksana tugas ketua umum PKB dan Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri Gus Dur, sebagai sekretaris jenderal.
Cak Imin tidak menerima keputusan Gus Dur dan menggugatnya ke pengadilan. Ia juga menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB) di Ancol, Jakarta, untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB. Sementara itu, kubu Gus Dur juga menggelar MLB di Parung, Bogor, untuk mengukuhkan kepemimpinan Ali Masykur dan Yenny Wahid.
Kedua kubu kemudian bersengketa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendapatkan legalitas sebagai partai peserta pemilu 2009. KPU akhirnya memutuskan untuk menerima kubu Cak Imin sebagai PKB resmi, dengan syarat harus mengganti logo partai.
Kubu Gus Dur tidak terima dengan keputusan KPU dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak gugatan tersebut dan memperkuat legalitas kubu Cak Imin sebagai PKB sah.
Versi Cak Imin
Cak Imin membantah bahwa ia mengkudeta Gus Dur dari PKB. Menurutnya, ia adalah korban kudeta yang dilakukan oleh Yenny Wahid bersama Ali Masykur untuk menduduki kepemimpinan tertinggi PKB.
Ia mengaku diminta menandatangi surat pengunduran diri oleh Gus Dur sebagai ketua umum PKB, tetapi ia menolak.
“Saya tidak pernah mengkudeta Pak Gus Dur. Saya malah dikudeta oleh Yenny Wahid bersama Ali Masykur Musa,” kata Cak Imin dalam wawancara dengan Mata Najwa pada Senin (4/9/2023).
Cak Imin mengatakan bahwa ia tidak melawan keputusan Gus Dur untuk mencabut mandatnya sebagai ketua umum PKB. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masykur sebagai wakil ketua umum dan Yenny Wahid sebagai sekretaris jenderal.
Namun, ia menilai bahwa pengangkatan Yenny Wahid sebagai sekjen tidak sah karena tidak melalui Muktamar.
“Kepemimpinan Ali Masykur dan Yenny ini hasil kudeta terhadap saya. Dan saya terima tidak ada masalah. Tapi di situ karena tidak legitimate, bukan ketua umum, maka harus ganti ketua umum supaya bisa daftar KPU,” ujar Cak Imin.
Cak Imin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut dalam pemilu. Ia menggugat pengangkatan Yenny Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Ia juga menggelar MLB di Ancol untuk memperkuat posisinya sebagai ketua umum PKB.
“Karena Yenny diangkat bukan Muktamar, Yenny diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Penggantian itu berkonsekuensi agak ribet segala macem, jadi ini cerita keluarga,” tutur Cak Imin.
Versi Kubu Gus Dur
Kubu Gus Dur menolak versi Cak Imin dan menegaskan bahwa Cak Imin adalah pengkhianat yang mengkudeta Gus Dur dari PKB.
Mereka mengatakan bahwa Cak Imin tidak loyal kepada Gus Dur dan tidak menjalankan amanat partai. Mereka juga menuding Cak Imin bersekongkol dengan pihak-pihak luar untuk merebut kekuasaan di PKB.
“Yang benar adalah Cak Imin yang mengkudeta Gus Dur. Cak Imin tidak menjalankan amanat partai, tidak loyal kepada Gus Dur, dan bersekongkol dengan pihak-pihak luar untuk merebut kekuasaan di PKB,” kata Yenny Wahid, Selasa (5/9/2023).
Yenny Wahid mengatakan bahwa Gus Dur mencabut mandat Cak Imin sebagai ketua umum PKB karena melihat adanya indikasi pengkhianatan.
Ia mengungkapkan bahwa Cak Imin pernah berjanji kepada Gus Dur untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum PKB pada Muktamar 2005, tetapi ia melanggar janjinya.
“Pada saat itu, Gus Dur melihat ada indikasi pengkhianatan dari Cak Imin. Cak Imin pernah berjanji kepada Gus Dur untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum PKB pada Muktamar 2005, tetapi ia melanggar janjinya. Gus Dur merasa dikhianati oleh Cak Imin,” ungkap Yenny Wahid.
Yenny Wahid juga membantah bahwa pengangkatannya sebagai sekjen PKB tidak sah. Ia mengatakan bahwa ia diangkat oleh Gus Dur sebagai sekjen PKB sesuai dengan mekanisme partai.
Ia juga menegaskan bahwa MLB yang digelar oleh kubu Gus Dur di Parung adalah MLB sah yang dihadiri oleh mayoritas pengurus dan kader PKB.
“Saya diangkat oleh Gus Dur sebagai sekjen PKB sesuai dengan mekanisme partai. MLB yang kami gelar di Parung adalah MLB sah yang dihadiri oleh mayoritas pengurus dan kader PKB. Kami memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan hal itu,” tegas Yenny Wahid.
Isu kudeta Gus Dur dari PKB oleh Cak Imin masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Kedua belah pihak memiliki versi masing-masing tentang apa yang terjadi di balik konflik internal PKB. Namun, apapun versinya, konflik ini telah menimbulkan luka dan perpecahan di tubuh partai yang didirikan oleh Gus Dur.
Apakah isu ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas Cak Imin sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan? Apakah isu ini akan mempengaruhi hubungan antara PKB dan NU? Apakah isu ini akan menimbulkan gesekan antara kubu Cak Imin dan kubu Gus Dur? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
