Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memasuki tahun ketiga masa jabatan keduanya sebagai kepala negara. Namun, banyak janji-janji yang pernah diucapkannya saat kampanye pemilu 2019 lalu masih belum terwujud hingga saat ini. Berikut adalah 10 janji besar Jokowi saat kampanye yang kini ditagih rakyat Indonesia karena belum ditepati.
1. Membangun 2.000 Kilometer Jalan Tol, 3.650 Kilometer Jalan Kereta Api, 24 Pelabuhan, dan 15 Bandara Baru
Salah satu program unggulan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jokowi pernah berjanji akan membangun 2.000 kilometer jalan tol, 3.650 kilometer jalan kereta api, 24 pelabuhan, dan 15 bandara baru dalam lima tahun pertama masa jabatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, hingga akhir tahun 2022, realisasi pembangunan infrastruktur tersebut masih jauh dari target. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baru sekitar 1.500 kilometer jalan tol, 1.000 kilometer jalan kereta api, 10 pelabuhan, dan 5 bandara yang telah selesai dibangun. Beberapa faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur antara lain adalah masalah pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, dan dampak pandemi Covid-19.
2. Menyelesaikan Masalah Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran
Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, pangan, dan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Namun, pandemi Covid-19 telah menghambat pelaksanaan program-program tersebut dan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan naik dari 9,22 persen pada Maret 2020 menjadi 10,19 persen pada Maret 2021. Angka gini ratio yang mengukur ketimpangan pendapatan naik dari 0,375 pada Maret 2020 menjadi 0,382 pada Maret 2021. Angka pengangguran terbuka naik dari 5,23 persen pada Februari 2020 menjadi 6,26 persen pada Februari 2021.
3. Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
Jokowi juga berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Visi ini didasarkan pada potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Jokowi ingin memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan.
Namun, kinerja sektor kelautan dan perikanan di bawah pemerintahan Jokowi dinilai menurun oleh beberapa pihak. Salah satu indikatornya adalah penurunan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan dari USD 4,6 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 3,9 miliar pada tahun 2020. Selain itu, kasus penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing juga masih sering terjadi di perairan Indonesia.
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia
Jokowi juga berjanji akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan kompetensi guru, dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Jokowi menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di era globalisasi.
Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang ikut serta dalam penilaian kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah mengganggu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dan menyulitkan banyak siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan fasilitas dan akses internet.
5. Menjaga Kedaulatan Negara dan Keutuhan NKRI
Jokowi juga berjanji akan menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI dengan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Jokowi ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengganggu kedamaian dan stabilitas di dalam maupun luar negeri. Jokowi juga ingin menyelesaikan berbagai konflik yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Namun, tantangan terhadap kedaulatan negara dan keutuhan NKRI masih terus muncul dari dalam maupun luar negeri. Beberapa contohnya adalah konflik Papua yang masih berkecamuk hingga saat ini, klaim China atas perairan Natuna yang bertentangan dengan hukum internasional, dan ancaman terorisme yang masih mengintai keamanan nasional.
6. Meningkatkan Kemandirian Energi Nasional
Jokowi juga berjanji akan meningkatkan kemandirian energi nasional dengan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) seperti panas bumi, bioenergi, surya, angin, dan air. Jokowi ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas bumi yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. Jokowi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen EBT terbesar di dunia.
Namun, hingga saat ini, porsi EBT dalam bauran energi nasional masih sangat kecil, yaitu sekitar 12 persen. Sementara itu, target pemerintah adalah mencapai 23 persen pada tahun 2025. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan EBT antara lain adalah kurangnya regulasi yang mendukung, rendahnya investasi, dan tingginya biaya produksi.
7. Mendorong Inovasi dan Revolusi Industri 4.0
Jokowi juga berjanji akan mendorong inovasi dan revolusi industri 4.0 di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi digital global. Jokowi juga ingin meningkatkan daya saing industri nasional dengan menerapkan konsep industri cerdas yang berbasis internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), cloud computing, dan robotika.
Namun, hingga saat ini, Indonesia masih tertinggal dalam hal inovasi dan revolusi industri 4.0 dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Menurut Global Innovation Index (GII) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 131 negara dalam hal kemampuan untuk menciptakan dan menyebarluaskan inovasi. Selain itu, menurut Readiness for the Future of Production Report 2018 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 100 negara dalam hal kesiapan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mendorong inovasi dan revolusi industri 4.0 antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, rendahnya investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual.
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Jokowi juga berjanji akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengatasi masalah sampah, dan menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut. Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap isu-isu lingkungan global dan berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Namun, hingga saat ini, kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih buruk dan mengkhawatirkan. Menurut Environmental Performance Index (EPI) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-112 dari 180 negara dalam hal kinerja lingkungan hidup. Beberapa masalah lingkungan hidup yang masih terjadi di Indonesia antara lain adalah tingginya emisi gas rumah kaca yang mencapai 1,8 gigaton pada tahun 2019, banyaknya sampah plastik yang mencemari laut dan darat yang mencapai 64 juta ton pada tahun 2020, dan luasnya deforestasi dan degradasi lahan gambut yang mencapai 1,3 juta hektar pada tahun 2019.
9. Meningkatkan Hubungan Luar Negeri
Jokowi juga berjanji akan meningkatkan hubungan luar negeri dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat, terutama di kawasan Asia Pasifik. Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang aktif dan berpengaruh dalam isu-isu strategis regional dan global. Jokowi juga ingin memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Namun, hingga saat ini, hubungan luar negeri Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Beberapa contohnya adalah meningkatnya ketegangan dengan China terkait klaim atas perairan Natuna, menurunnya hubungan dengan Australia terkait isu Papua dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan kurangnya dukungan dari negara-negara anggota OKI terhadap resolusi Indonesia tentang perlindungan minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
10. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Jokowi juga berjanji akan mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di semua instansi pemerintah. Jokowi ingin menjadikan birokrasi Indonesia sebagai birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas dari korupsi. Jokowi juga ingin memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi dan usaha.
Namun, hingga saat ini, reformasi birokrasi masih belum terwujud secara optimal. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Transparency International (TI), Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara dalam hal tingkat korupsi di sektor publik. Selain itu, menurut Ease of Doing Business (EODB) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha. Beberapa faktor yang menghambat reformasi birokrasi antara lain adalah kurangnya komitmen politik, rendahnya kapasitas aparatur sipil negara (ASN), dan kuatnya budaya patronase dan kolusi.
