jfid – Bangsa Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Dengan umur yang bisa dibilang tak lagi muda ini, kita perlu berhenti sejenak untuk melihat apa yang telah kita capai hingga saat ini.
Secara umum, bangsa kita memiliki beberapa tujuan dasar yang hendak dicapai, salah satunya adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pernyataan visi dan misi secara umum. Namun, jika dilihat lebih dalam, terutama sejarah bangsa Indonesia di awal kemerdekaan, visi dan misi luhur itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya.
Keberadaan bangsa Indonesia, secara faktual, memang sudah sejak awal bukanlah untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi untuk mengabdi pada kepentingan bangsa-bangsa lainnya. Kepentingan inilah yang dulu diingatkan oleh Bung Karno sebagai kepentingan neo-kolonialisme, yakni penjajahan dengan jenis baru.
Di dalam model penjajahan ini, sebuah bangsa memang diberikan kemerdekaan, namun secara faktual tetap hidup di dalam penjajahan. Ia ”dibiarkan merdeka” persis untuk diperas demi kepentingan bangsa-bangsa lainnya yang hidup dengan paradigma neokolonial semacam itu.
Tak heran, ketimpangan sosial antara si kaya-miskin, kota-desa, jawa-luar jawa, bisa dengan mudah kita lihat dan rasakan.
Terkaman kapitalisme
Melihat ketimpangan sosial yang terjadi, membuat kita sadar bahwa bangsa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita seharusnya sadar, bahwa saat ini, bangsa kita sedang dalam terkaman kapitalisme. Sayangnya, kondisi bangsa yang sesungguhnya sedang disamarkan oleh para politisi busuk yang dengan sengaja bermain dengan politik indetitas dan politik pencitraan. Akhirnya, kapitalisme diam-diam menjalar dan merusak berbagai unsur kehidupan bangsa kita, mulai dari politik, budaya, pendidikan hingga kehidupan pribadi.
Untuk itu, penting rasanya melihat terkaman kapitalisme dalam beberapa hal yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.
Pertama, sebagai sistem ekonomi, kapitalisme menempatkan modal di atas segalanya. Manusia dilihat hanya sebagai modal. Hal ini dengan mudah ditemukan di dalam konsep human capital untuk menggambarkan kedudukan manusia di dalam roda ekonomi. Segala nilai kehidupan manusia disempitkan untuk mengabdi pada kepentingan pengembangan modal tanpa batas.
Dua, kapitalisme menciptakan ekonomi yang dinamis. Tak heran, negara akhirnya dipaksa untuk mengubah peraturannya demi mengabdi pada perkembangan modal. Namun, yang sungguh diuntungkan adalah para oligarki dan pemilik modal raksasa.
Tiga, karena peraturan dan hukum yang tunduk pada perkembangan modal, kekayaan lalu tersebar secara tak merata. Para pemilik modal raksasa mampu secara tanpa batas mengembangkan kekayaan mereka secara efisien. Sementara, sebagian besar orang harus hidup seadanya, bahkan menjadi korban dari gerak perkembangan ekonomi yang tanpa batas tersebut. Hal itu terlihat dari perampasan tanah oleh negara terhadap masyarakat adat diberbagai penjuru negeri. Salah satu yang menjadi korban adalah masyarakat adat Pubabu-Besipae di Nusa Tenggara Timur.
Empat, gerak modal yang tanpa batas akhirnya membuat budaya lokal pun tergerus. Cara hidup yang menopang masyarakat adat selama ribuan tahun habis dilindas oleh kapitalisme. Apapun yang tak menghasilkan uang, atau mengembangkan modal, siap untuk dibuang keluar. Bahkan, ekosistem hewan seperti komodo ikut terkena dampaknya.
Lima, nilai-nilai luhur kemanusiaan pun lenyap. Ketika budaya dianggap sebagai barang tak berguna, nilai-nilai kehidupan pun luntur. Tidak hanya itu, kemanusiaan hanya menjadi alat pencitraan untuk menutupi kebusukan yang ada. Di balik berbagai praktek korup yang merugikan begitu banyak orang, para pemuka agama dan politisi berbicara tentang kemanusiaan dengan suara yang semakin lantang.
Enam, peran para pemimpin politik dan pemuka agama pun kini berubah. Keduanya tidak lagi menjadi teladan moral untuk hidup yang bermutu tinggi, tetapi menjadi pengabdi dari kepentingan kapital yang tanpa batas. Negara, pada akhirnya hanya menjadi pelindung bagi perusahaan-perusahaan besar.
Pada titik itu, suara-suara kritis dari masyarakat lalu dibungkam dengan perangkat hukum dan para relawan kekuasaan (buzzer).
Melihat hal-hal itu, kita akhirnya tersadar bahwa kapitalisme memang telah menjungkirbalikkan semua nilai. Apa yang baik dan luhur, kini dianggap tak menguntungkan. Apa yang kotor dan busuk, sejauh itu menguntungkan, justru dianggap baik. Uang dan keuntungan finansial kini menjadi satu-satunya tolok ukur kebenaran dan kebaikan. Inilah yang terjadi di Indonesia dewasa ini.
Kabar baik dibalik semua itu adalah kita masih bisa mengubah dan memperbaiki hal-hal tersebut. Caranya adalah dengan terus melakukan penyadaran kepada masyarakat serta terus membangun solidaritas untuk melakukan perlawan.
Selain itu, dibutuhkan pemahaman dan kepemimpinan politik yang kuat dari generasi muda untuk mewujudkan hal ini. Kita tahu, saat ini, sulit rasanya berharap kepada kepala negara, yang tak sadar, bahwa ia adalah bagian dari kapitalisme. Untuk itu, beberapa tahun ke depan, kita hanya bisa melakuka tambal-sulam terhadap kerusakan yang dibuat oleh para politisi-politisi busuk saat ini, yang sedang berkiblat kepada kapitalisme.***
