jfid – Palangkaraya diguncang kabut asap tebal akibat karhutla di Kalimantan Tengah yang membesar sejak Minggu malam. Konsentrasi PM2,5 menembus 128,4 mikrogram per meter kubik, menandakan kualitas udara sangat tidak sehat. Angka ini melebihi ambang bahaya yang ditetapkan WHO sebesar 15 mikrogram. Jarak pandang di beberapa wilayah hanya menyisakan 1-1,2 kilometer. Organisasi Kesehatan Merekomendasikan untuk menghindari aktivitas luar ruangan karena risiko iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan yang serius.
Penerbangan di Bandara Tjilik Riwut terpaksa dibatalkan karena visibilitas di bawah lima kilometer. Edithia, warga Palangkaraya, memilih mengungsi ke Jakarta bersama ibunya berusia 69 tahun setelah asap tak kunjung reda selama dua pekan. Ibu yang sakit diabetes itu mulai sesak napas dan batuk-batuk. “Sudah feeling saat lihat enggak ada pesawat yang mendarat sejak pukul 10 pagi,” ujarnya. Keputusan itu diambil mendadak setelah tiket pesawat semula untuk urusan visa dan pengobatan ibunya. Dua puluh empat orang lainnya juga membatalkan perjalanan yang sama karena kondisi darurat. Maskapai penerbengan mengaku tidak bisa melakukan landing dalam kondisi jarak pandang di bawah 250 meter.
Data BPBD Kalteng per 30 Agustus mencatat 49.551 titik panas dan 2.222 kejadian kebakaran dengan luas area terbakar 6.358,71 hektare. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Jembatan Tumbang Nusa, Pulang Pisau. Jembatan layang sepanjang 10,5 kilometer itu menjadi jalur vital penghubung Palangkaraya dan Banjarmasin. Jika api melintasi jembatan, perjalanan antar kota bisa terputus selama berminggu-minggu. Lahan gambut di lokasi itu memiliki kedalaman sekitar lima meter, sehingga sangat sulit dipadamkan sepenuhnya. Api bisa menyala kembali di bawah tanah tanpa sepengetahuan petugas.
Api di lokasi itu berhasil dikendalikan Senin sore oleh tim gabungan TNI-Polri dan BPBD. Kapolres Pulang Pisau Iqbal Sengaji mengklaim api berada sekitar 250 meter dari jembatan dengan arah pergerakan menuju Sungai Kahayan. Proses pendinginan tetap dilakukan untuk antisipasi titik api baru. Lima embung disiapkan dan mobil tangki berisi air disiagakan di sekitar lokasi. Warga sekitar tetap diingatkan untuk siap mengungsi jika arahan darurat diterbitkan. Kendaraan berat juga tetap standby untuk evakuasi massal jika diperlukan.
Pegiat lingkungan mencurigai karhutla tersebut sengaja dibakar untuk pembukaan lahan. Walhi Kalteng menemukan mayoritas area terbakar berada di konsesi perusahaan kebun sawit. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dan enam perusahaan mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan. Namun, Walhi menilai sanksi tersebut tidak cukup karena ratusan titik panas masih terpantau di wilayah konsesi. Janang Firman Palanungkai juga mempertanyam status lahan gambut setelah BRG dibubarkan Desember 2024. Sejarah catatan mencatat lahan gambut Tumbang Nusa juga terbakar pada 2015 dan 2019.
Krisis asap menyebar ke Kalimantan Selatan. Di Banjarbaru, warga terpaksa memakai masker siang dan malam. Anak-anak diliburkan dan sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dinas Pendidikan Kalteng juga telah menetapkan PJJ untuk satuan pendidikan terdampak. Aktivitas pertanian dan peternakan juga terhenti karena hewan-hewan mulai sakit. Di Panti Rehabilitasi Sosial Iskaya Banaran, para penghuni dengan disabilitas mulai mengalami gangguan pernapasan. Dua dari sembilan orang yang diperiksa terindikasi ISPA. Panti meniadakan apel pagi dan menggeser jam belajar mulai pukul 09.00 WITA.
Bantuan masker dan obat-obatan mulai didistribusikan ke wilayah terdampak. BPBD Kalsel mencatat total 2.260 kejadian karhutla sejak Januari hingga Agustus 2026 dengan luas terdampak 11.741 hektare. Total titik panas mencapai 16.617. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni 2.555 hektare dari 423 kejadian. Kondisi ini menempatkan Kalsel pada status siaga tinggi darurat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan darurat juga dimobilisasi ke desa-desa terpencil untuk menangani peningkatan kasus ISPA dan asma.
Platform Mapbiomas Aurega Nusantara mencatat karhutla nasional Januari-Juni 2026 mencapai 178.232 hektare, setara tiga kali luas Singapura. Angka itu 66 persen lebih tinggi dari laporan resmi pemerintah. Data ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem deteksi dini dan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang izin. Lahan gambut yang menjadi restorasi BRG tampaknya kini tak jelas statusnya setelah badan itu dibubarkan. Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan lahan gambut pasca-BRG kepada publik.
Kemenhut menegaskan akan melanjutkan penegakan hukum jika terbukti ada unsur pidana. Saat ini, peningkatan patroli, peralatan pemadaman, dan sistem deteksi dini terus diperbaiki. Warga dihimbau tetap mengikuti imbauan resmi dan menghindari area berpotensi bahaya. Transparansi dalam pengelolaan data karhutla menjadi kunci kepercayaan publik selama musim kemarau yang diperkirakan berlanjut hingga Oktober mendatang. Koordinasi antarprovinsi menjadi krusial mengingat asap tak mengenal batas wilayah administrasi. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar dan memulihkan kualitas udara secepat mungkin. Pencegahan dini selalu lebih efektif daripada penanganan pasca-bencana.
