jfid – Indonesia secara resmi memulai persiapan nasional untuk menghadapi ancaman keamanan siber dari era komputasi kuantum yang akan mengubah fundamental sistem enkripsi digital global.
Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing digelar Kemenko Polkam bersama BSSN dan Telkom pada 6 Agustus 2026 di Jakarta.
Pemerintah membentuk kerja sama lintas sektor untuk menyusun strategi nasional sebelum komputer kuantum benar-benar mampu mematahkan sistem kriptografi yang melindungi data.
Sistem tersebut saat ini mengamankan transaksi digital perbankan, komunikasi pemerintah, serta data strategis militer dan kesehatan di seluruh lini kehidupan masyarakat.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han.).
Ia menekankan bahwa kesiapan menghadapi era pasca-kuantum bukan lagi isu sektoral tetapi agenda strategis nasional yang mendesak.
Dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang dibayangkan dan Indonesia harus mengejar serta membuat lompatan agar tidak tertinggal dalam persaingan global.
Persiapan ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, serta komunitas keamanan siber untuk mencapai kesiapan yang memadai.
Komputer kuantum berpotensi memberikan lompatan besar dalam kemampuan komputasi dan membuka peluang transformasi digital dalam bidang kesehatan, logistik, dan energi.
Di sisi lain, kemampuan komputasi kuantum juga menjadi tantangan besar bagi metode kriptografi klasik yang selama ini menjadi tulang punggung kepercayaan digital.
Sistem enkripsi standar RSA dan ECC yang melindungi komunikasi serta data pribadi sangat mungkin dirusak dengan cepat oleh komputer kuantum.
Beberapa analis global memperkirakan komputer kuantum pertama yang mampu mematahkan enkripsi modern akan muncul dalam delapan sampai lima belas tahun ke depan.
Langkah prioritas yang dirumuskan meliputi penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography untuk seluruh instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.
Penetapan prioritas perlindungan data dengan tingkat kerahasiaan tinggi serta pengajuan pembentukan National Quantum Center juga menjadi fokus utama.
Pusat kuantum nasional tersebut nantinya akan berfungsi sebagai tempat riset, standardisasi, pengembangan talenta, serta penerapan teknologi kuantum.
BSSN telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional.
Deputi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko quantum attack.
Keamanan siber merupakan landasan utama untuk keberhasilan transformasi digital dan tidak bisa ditawar-kan dalam kondisi yang semakin kompleks.
Telkom menegaskan dedikasinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempersiapkan negara menghadapi era komputasi kuantum.
Melalui Telkom University, berbagai penelitian tentang Post-Quantum Cryptography telah dimulai dan mendapat dukungan penuh dari perusahaan.
Telkom juga tengah melakukan kajian untuk menyediakan jaringan dan pusat data yang tahan terhadap ancaman kuantum di masa depan.
Perusahaan ini melihat adanya peluang besar untuk mengekspor solusi quantum-safe ke negara-negara ASEAN lain yang memiliki tantangan serupa.
Direktur Strategic Business Development Telkom, Seno Soemadji, mengatakan tantangan komputasi kuantum tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengadopsi teknologi baru.
Yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi tetapi juga kapabilitas nasional yang mencakup sumber daya manusia, regulasi, serta infrastruktur.
Keberhasilan migrasi menuju ekosistem quantum-safe akan menentukan seberapa besar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan teknologi global.
Dr. Pratama Persadha, Chairman CISSReC, menambahkan bahwa organisasi tidak perlu menunggu komputer kuantum benar-benar merusak sistem kriptografi yang ada saat ini.
Langkah paling realistis adalah melakukan inventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data yang paling krusial sehingga migrasi bisa dilakukan secara bertahap.
Pendekatan bertahap ini penting untuk menghindari gangguan operasional yang bisa memicu kerugian besar bagi perusahaan dan pelayanan publik.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat sinergi nasional dalam merumuskan kebijakan serta membangun kapasitas.
Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mengantisipasi ancaman keamanan siber di masa depan tetapi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi kuantum.
Kesiapan ini menjadi fondasi utama untuk melindungi masyarakat dan ekonomi digital yang terus berkembang di tengah gempuran teknologi masa depan.
Kolaborasi yang solid antara pemerintah, industri, akademisi, serta komunitas menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan paradigma keamanan digital.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara pemimpin di Asia Tenggara dalam ekosistem keamanan siber berbasis kuantum.
Transformasi digital yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika keamanan siber diperkuat sejak tahap perancangan sistem.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa ancaman kuantum bukan sekadar konsep futuristik melainkan tantangan nyata yang akan datang dalam waktu satu Dekade.
Pendidikan literasi digital tentang ancaman kuantum harus mulai diperkenalkan di perguruan tinggi dan kursus profesional keamanan siber.
Setiap organisasi sebaiknya mulai mengaudit sistem kriptografi yang saat ini digunakan untuk memetakan tingkat kerentanan terhadap serangan kuantum.
Migrasi ke algoritma tahan kuantum memerlukan perencanaan matang karena melibatkan perubahan pada protokol komunikasi dan sistem operasional.
