jfid – Gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 bukan hanya menghancurkan ribuan bangunan, tetapi juga memutus jaringan layanan keuangan yang menjadi nadi perekonomian lokal. Di tengah kondisi darurat tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk tidak sekadar menutup cabang dan mengalihkan dana, melainkan menghadirkan layanan gerak atau dikenal dengan nama O-Branch. Langkah ini menjadikan BNI sebagai contoh konkret bagaimana sektor perbankan dapat tetap hadir di lokasi bencana meskipun infrastruktur permanennya terganggu. Inilah definisi nyata dari business continuity dalam bentuk yang paling manusiawi, di mana layanan keuangan tidak berhenti saat masyarakat paling membutuhkannya.
Sebelum bencana, BNI memiliki 25 outlet yang tersebar di wilayah Ende dan Maumere. Setelah guncangan, 24 outlet tetap bisa beroperasi meskipun beberapa dengan kapasitas terbatas. Satu KCP Borong harus ditutup sementara total akibat keretakan struktural pada bangunan yang membuatnya tidak layak pakai. Untuk mengantisipasi gangguan layanan tersebut, manajemen BNI langsung menggerakkan unit O-Branch ke lokasi KCP Borong. Unit ini berbasis kendaraan operasional yang dilengkapi fasilitas transaksi penuh, mulai dari mesin pencetak uang, mesin setor tunai, hingga perangkat lunak pembayaran tagihan. Nasabah dapat melakukan transaksi layaknya di kantor cabang biasa tanpa harus menempuh jarak jauh menuju kantor lain. Sistem ini juga memungkinkan perpindahan dana bantuan secara cepat tanpa harus melalui proses transfer antar bank yang memakan waktu dan biaya tambahan.
Di sisi lain, bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama. Melalui program BNI Berbagi, bank milik negara tersebut menyalurkan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak dan pengungsi. Bantuan yang diserahkan meliputi air mineral kemasan, beras, mi instan, telur, minyak goreng, susu, biskuit, popok bayi, serta peralatan dapur. Penyaluran tidak dilakukan asal tapi berbasis data. BNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan di setiap lokasi. Lima wilayah menjadi sasaran utama yaitu Ende, Borong, Labuan Bajo, Maumere, dan Ruteng. Pendekatan berbasis data ini menghindari penyaluran berlebihan atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tim lapangan juga melakukan pemantauan berkelanjutan untuk menyesuaikan bantuan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Jaringan ATM menjadi titik penentu lainnya dalam menjaga likuiditas warga. Dari 67 mesin ATM yang berada di area terdampak, sebanyak 65 unit tetap beroperasi dengan normal. Dua mesin lainnya yang berada tepat di lokasi KCP Borong dimatikan sementara untuk alasan keselamatan. Warga yang membutuhkan uang tunai dapat dengan mudah menemukan mesin ATM di kantor BNI lain yang masih berfungsi atau mengakses layanan elektronik. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan bahwa keberlangsungan layanan didasari pada prinsip business continuity plan yang telah disiapkan jauh sebelum bencana terjadi. Dengan kata lain, respons darurat ini bukanlah tindakan kepanikan, melainkan eksekusi skenario yang telah dihitung sebelumnya dan diuji melalui simulasi berkala. Kesiapsiagaan seperti ini menjadi standar penting yang harus dimiliki seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang operates di wilayah rawan bencana.
Sinergi dengan berbagai pihak menjadi tumpuan utama penanganan. BNI tidak bekerja sendirian, melainkan berkoordinasi dengan Kemendukbangga, BPBD, dan anggota Keluarga Besar BUMN. Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari inisiatif yang disepakati di bawah Danantara Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan dana bantuan dan layanan perbankan tidak hanya sampai tepat waktu, tetapi juga dapat ditelusuri dan diawasi. Model transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penanganan bencana, terutama ketika melibatkan dana yang berasal dari anggaran negara. Keuangan publik yang dikelola dengan akuntabilitas tinggi akan memperkuat legitimasi institusi perbankan dan lembaga negara di mata masyarakat.
Lebih dari sekadar respons darurat, pengalaman BNI di NTT membuka wawasan baru tentang peran bank dalam penanganan bencana. Di era digital, layanan keuangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gedung fisik. Kombinasi antara unit layanan gerak, jaringan ATM yang tangguh, dan kanal digital seperti mobile banking menjadi segitiga yang mampu menjaga arus uang tetap berputar. Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam memerlukan standar operasional yang serupa di seluruh penjuru negeri. Ketika masyarakat kehilangan rumah dan tempat berteduh, setidaknya mereka tidak kehilangan akses terhadap uang mereka sendiri. BNI sendiri menargetkan normalisasi penuh KCP Borong setelah bangunan dipastikan aman dan dinilai memenuhi standar operasional. Bantuan kemanusiaan juga akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat hingga fase pemulihan berakhir. Kehadiran finansial yang tangguh seperti ini seharusnya menjadi standar respons bencana di Indonesia, di mana uang tetap mengalir meski bumi berguncang.
Bagi sektor perbankan lainnya, respons BNI ini menjadi cermin bahwa bisnis bukan hanya soal laba, tetapi juga keberlanjutan sosial. Layanan keuangan yang andal dan dapat diakses kapan saja menjadi landasan bagi pemulihan ekonomi lokal. Ketika uang tetap berputar, kecil dan menengah usaha pun dapat segera kembali beraktivitas. Inilah esensi dari keuangan inklusif yang sesungguhnya, di mana bank tidak hanya mengejar angka transaksi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menghadapi krisis nasional.
