jfid – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak geram saat memberi arahan kepada peserta PPSA XXIV dan alumni PPRA LXV Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Pasalnya, ia baru menyadari bahwa barang-barang impor dengan harga murah telah membanjiri pasar e-commerce di Indonesia. Ia bahkan menemukan ada baju yang dijual hanya dengan harga Rp 5.000.
“Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini,” kata Jokowi.
Predatory pricing adalah strategi bisnis yang dilakukan dengan menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk mengeliminasi pesaing dan mendominasi pasar. Setelah itu, harga akan dinaikkan kembali untuk mendapatkan keuntungan maksimal.
Jokowi mengatakan, data yang ia peroleh dari sebuah aplikasi yang memiliki 123 juta pengguna menunjukkan bahwa 90 persen barang yang dijual di e-commerce adalah barang impor.
Ia tidak menyebutkan nama aplikasi tersebut, namun banyak yang berspekulasi bahwa ia merujuk pada TikTok Shop, sebuah platform belanja online yang diluncurkan oleh aplikasi video pendek TikTok pada awal tahun 2023³.
TikTok Shop diketahui menawarkan berbagai produk dengan harga sangat murah, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga.
Banyak produk yang dijual dengan harga di bawah Rp 10.000, bahkan ada yang gratis, hanya perlu membayar ongkos kirim. TikTok Shop juga memberikan banyak diskon dan cashback untuk menarik pengguna.
Namun, TikTok Shop juga menuai banyak kritik dan kontroversi. Banyak konsumen yang mengeluh bahwa produk yang mereka terima tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan di aplikasi.
Selain itu, banyak juga produk yang rusak, cacat, atau palsu. Bahkan, ada juga konsumen yang tidak pernah menerima produk yang mereka pesan⁴.
Selain itu, TikTok Shop juga diduga melanggar aturan perdagangan elektronik di Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, TikTok Shop tidak memiliki izin usaha perdagangan elektronik (IUPE) dari Kementerian Perdagangan.
Selain itu, TikTok Shop juga tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang impor yang mereka jual.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti hal ini. Kami akan meminta TikTok Shop untuk segera memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sebagai penyelenggara perdagangan elektronik,” kata Lutfi.
Lutfi juga mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia melalui e-commerce.
Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan tarif PPN sebesar 10 persen untuk barang impor dengan nilai di bawah USD 75 atau sekitar Rp 1 juta.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan bea masuk sebesar 7,5 persen untuk barang impor dengan nilai di atas USD 75.
“Kami berharap langkah-langkah ini dapat melindungi produsen lokal dan konsumen Indonesia dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dan merugikan,” kata Lutfi.
Sementara itu, Jokowi juga meminta masyarakat Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif di era ekonomi digital. Ia meminta Indonesia harus menjadi produsen yang kreatif dan inovatif.
Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kreatif, seperti fesyen, kuliner, musik, film, dan lain-lain.
“Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, nggak mau saya terkena penjajahan di era modern, jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia, termasuk dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, dan satelit.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha digital, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Kita harus berani bersaing dengan negara-negara lain. Kita harus bangga dengan produk-produk buatan Indonesia. Kita harus menjaga kedaulatan digital kita,” kata Jokowi.
