jfid – Program Food Estate atau lumbung pangan nasional yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai kritik dari salah satu partai koalisi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kritik ini menimbulkan kontroversi dan spekulasi tentang motif politik di baliknya, serta respon dari pemerintah dan pihak terkait.
Penanggung Jawab
Program Food Estate merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan dan strategi pertahanan nasional, yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab utama program ini, dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan pertanian secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam program ini antara lain padi, jagung, singkong, kacang tanah, kentang, cabai, dan mangga.
Respons dari PDIP
Kritik terhadap program Food Estate datang dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut program ini sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto mengatakan bahwa dalam praktiknya program ini disalahgunakan dengan menebang hutan-hutan habis, sementara Food Estate-nya tidak terlaksana dengan baik.
Hasto juga menuding adanya kepentingan pribadi dalam program ini, dengan menyoroti peran PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate. Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang-orang yang berhubungan dengan Prabowo dan partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran negara.
Namun demikian, PDIP mengklarifikasi bahwa mereka mendukung inisiatif program Food Estate secara umum, tetapi mereka mengkritik pelaksanaannya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja menteri.
Puan juga mengatakan bahwa pihaknya masih perlu melihat langsung hasil kinerja Prabowo di Food Estate. Ia menyebut pihaknya perlu terjun ke lapangan untuk melihat progres program strategis nasional itu.
Persentase Areal yang Terlaksana
Data lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total areal yang sudah ditanami dalam program Food Estate. Menurut Kementerian Pertanian, hingga September 2021 baru 10 persen atau 3.000 hektare dari target 30.000 hektare lahan yang sudah ditanami di Kalimantan Tengah.
Di Sumatera Utara, baru 2.000 hektare dari target 6.000 hektare lahan yang sudah ditanami. Di Nusa Tenggara Timur, baru 1.500 hektare dari target 5.000 hektare lahan yang sudah ditanami. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, baru sekitar 1.000 hektare lahan yang sudah ditanami.
Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya persentase areal yang terlaksana adalah kendala teknis dan sosial. Beberapa kendala teknis antara lain adalah ketersediaan air irigasi, kesesuaian lahan dengan komoditas yang ditanam, kualitas bibit dan pupuk, serta hama dan penyakit tanaman.
Beberapa kendala sosial antara lain adalah konflik lahan dengan masyarakat adat atau pemilik lahan sebelumnya, kurangnya partisipasi dan pemberdayaan petani lokal, serta rendahnya insentif dan kesejahteraan petani.
Kontroversi Lingkungan
Kritik terhadap program Food Estate juga terkait dengan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembukaan lahan pertanian, khususnya di lahan gambut dan hutan. Beberapa dampak lingkungan yang mungkin terjadi antara lain adalah:
- Pembabatan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, penurunan fungsi ekosistem, serta emisi gas rumah kaca.
- Pembakaran lahan yang menyebabkan polusi udara, gangguan kesehatan, serta perubahan iklim.
- Pengeringan lahan gambut yang menyebabkan penurunan kedalaman muka air tanah, peningkatan risiko kebakaran, serta degradasi lahan.
- Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta gangguan keseimbangan biologi.
Beberapa pihak yang menentang program Food Estate menganggap bahwa program ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Mereka juga menilai bahwa program ini tidak berdasarkan pada kajian ilmiah yang memadai, melainkan hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak teruji.
Politik dan Motif
Terdapat pendugaan bahwa kritikan terhadap program Food Estate mungkin memiliki motif politik, serta potensi mempengaruhi citra dan posisi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden mendatang.
Beberapa analis politik menilai bahwa kritikan PDIP terhadap program Food Estate merupakan bagian dari manuver politik untuk menjatuhkan Prabowo sebagai calon presiden yang diusung oleh empat partai koalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut mereka, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah seharusnya tidak mengkritik program yang menjadi prioritas presiden. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa PDIP tidak solid dengan pemerintah, atau bahkan berusaha menggoyahkan pemerintah.
Mereka juga mengatakan bahwa PDIP mungkin merasa terancam dengan popularitas Prabowo sebagai calon presiden yang cukup tinggi di beberapa survei. Oleh karena itu, PDIP mencoba untuk merusak citra Prabowo sebagai penanggung jawab program Food Estate.
Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa kritikan PDIP terhadap program Food Estate bukanlah motif politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan. Mereka mengatakan bahwa PDIP sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam.
Mereka juga mengatakan bahwa PDIP tidak bermaksud untuk menjatuhkan Prabowo sebagai calon presiden, melainkan hanya ingin memberikan masukan agar program Food Estate dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Respon Pemerintah
Pemerintah memberikan tanggapan atas kritikan terhadap program Food Estate dan mengklarifikasi beberapa aspek implementasi program tersebut.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program Food Estate dijalankan oleh lintas kementerian dan lembaga, bukan hanya oleh Kementerian Pertahanan. Ia juga menyatakan bahwa program Food Estate diperlukan untuk mengatasi masalah krisis pangan yang mengancam dunia akibat pandemi COVID-19.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah bahwa program Food Estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini program Food Estate berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia juga menyatakan bahwa PT Agrinas bukanlah perusahaan miliknya atau partainya, melainkan perusahaan milik negara yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan
Tantangan dan Proses
Pemerintah juga menjelaskan bahwa program Food Estate adalah upaya jangka panjang dan pelaksanaannya memerlukan waktu serta upaya yang signifikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah mengakui bahwa program Food Estate masih menghadapi beberapa tantangan dan kendala, baik teknis maupun sosial.
Namun demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan program ini, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat, petani lokal, akademisi, LSM, dan media.
Pemerintah juga menekankan bahwa program Food Estate tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, melainkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
Pemerintah menjamin bahwa program Food Estate tidak merusak lingkungan, melainkan menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Pemerintah juga menegaskan bahwa program Food Estate tidak mengabaikan aspek sosial, melainkan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
