Jfid,BANGKALAN – Sengketa lahan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dengan warga Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, kembali memanas.
Seorang warga, H. Mansur, melalui tim kuasa hukumnya dari Rumah Advokasi Rakyat (RAR), melayangkan somasi resmi kepada Bupati Bangkalan pada 3 November 2025.
Somasi tersebut menuntut agar Pemkab Bangkalan mengosongkan lahan seluas 1.140 meter persegi yang saat ini digunakan sebagai UPTD SDN Balung 1 Arosbaya.
Kuasa hukum Ahli Waris, Risang Bima Wijaya menegaskan, tanah itu adalah milik sah kliennya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9, tanggal 19 Mei 1986, yang terbit dua tahun sebelum sekolah itu dibangun pada 1988.
“Lahan itu digunakan tanpa ada proses pengalihan hak atau ganti rugi apa pun sejak pertama kali didirikan bangunan sekolah,” ujar dia.
Dalam somasi itu, lanjut Risang, Pemkab Bangkalan diberi waktu 30 hari untuk menindaklanjuti, dengan toleransi tambahan 14 hari sebelum langkah hukum ditempuh. Jika tak ada penyelesaian, kuasa hukum menyatakan siap menutup akses sekolah dan menempuh jalur hukum guna mempertahankan hak kliennya.
Risang menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat mencari keuntungan, melainkan menuntut penghargaan terhadap hak milik yang sah.
“Kami tidak mau mengemis-ngemis meminta ganti rugi. Kalau Pemkab atau Dinas Pendidikan mau tetap menggunakan lahan itu untuk SDN Balung I, silakan, tapi dengan itikad baik, selesaikan dulu pengalihan haknya dengan pemilik. Kalau tidak, silakan kosongkan lahan itu. Tanah itu bersertifikat hak milik jauh sebelum sekolah berdiri,” tegas dia.
Meski isu somasi mulai mencuat, aktivitas belajar mengajar di SDN Balung 1 masih berjalan normal. Seorang guru di sekolah tersebut, Mutif, menyebut proses belajar berlangsung tertib dan tanpa gangguan, dengan sekitar 180 siswa tetap mengikuti kegiatan seperti biasa.
“Disini proses belajar mengajar tetap seperti biasa, lancar dan kondusif,” terang dia.
Syah
