SUMENEP jf.id – DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan rehabilitasi pasar tradisional.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat perbaikan seluruh pasar yang membutuhkan penanganan tidak dapat dilakukan secara bersamaan.
Karena itu, Pemkab Sumenep dinilai perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan maupun rehabilitasi pasar.
“Jangan sampai pasar yang kondisinya membutuhkan perbaikan harus menunggu terlalu lama hanya karena keterbatasan anggaran daerah,” ujar Juhari, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, program rehabilitasi pasar harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus menghasilkan fasilitas yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung kepada pedagang serta masyarakat.
“Anggaran yang disiapkan harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Juhari menilai keberadaan pasar dengan infrastruktur yang layak memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi pasar yang aman dan nyaman juga dapat mendukung aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional.
Rehabilitasi Pasar Harus Berdasarkan Prioritas
Selain mendorong alternatif pembiayaan, DPRD Sumenep meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun skala prioritas dalam menentukan pasar yang akan direhabilitasi.
Penentuan prioritas, kata Juhari, perlu mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari tingkat kerusakan bangunan, jumlah pedagang hingga tingkat urgensi kebutuhan masing-masing pasar.
Dengan pemetaan tersebut, penggunaan anggaran diharapkan lebih efektif dan pasar yang memiliki kebutuhan paling mendesak dapat memperoleh penanganan lebih dahulu.
“Pemkab harus mulai membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber agar percepatan pembenahan pasar bisa dilakukan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” tegasnya.
