Bangkalan, Jf. Id– Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Khusairi menyoroti polemik data pengguna biaya kesehatan masyarakat miskin (beakesmaskin) antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Madura.
Mathur menyampaikan, untuk kasus itu seharusnya Dinas Sosial , Dinas kesehatan dan Dispenduk Capil duduk bareng untuk kembali menyandingkan data sehingga dapat menimalisir data- data yang belum valid.
Menurut Mathur, langkah Dinkes dan Rumah sakit mengeluarkan formulir bermaterai untuk beakesmaskin yang di tandatangani pemohon dan kepala desa merupakan strategi dan upaya untuk mendekati valid.
“Jadi alur pembiayaan itu jika dibawa ke Dinsos dan Dinkes sudah clair. Artinya data permohonan itu jadi satu. Artinya kalau sakit lagi tidak lagi membawa suket lagi,” kata dia. Sabtu (18/01/2020).
Kenapa demikian, lanjut politisi PBB itu, karena Dinkes dan Rumah sakit sudah punya data base. jika ada orang sakit menggunakan data mulai dari nama dan nomor induk keluarga (NIK) yang sama, maka akan tersaring disana.
“Ini saya dukung untuk mencegah kebocoran, dalam artian ya masalah data biar Kabupaten Bangkalan tidak terbebani orang yang selalu mengaku miskin ketika berobat,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, jika semua berproses misal Dinkes sudah melakukan sunding data ke Dispendukcapil, kemudian data yang cocok diketahui berapa, tinggal Dinsos meminta data itu untuk disandingkan dengan data yang dimiliki.
“Kemudian Dinsos ini menyandingkan mana yang dianggap sudah meninggal, pindah, dan NIK- nya tidak sama, ini betul apa tidak,” ucapnya.
Jika langkah tersebut telah dilakukan, Kemudian Dinsos kata dia, tinggal melaporkan ke Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial bahwa data mentah yang dikirim oleh pusat sedang terjadi suatu hal di lapangan.
“Urusan verfal yang terakomodir dengan departemen sosial tinggal melakukan penyesuaian. Kemudian Dinsos jangan mengaku data dari departemen sosial ini paling benar. Itu gak boleh kayak gitu, karena hasil verfalnya juga belum kelar,” ujarnya.
Kata dia, pada dasarnya Dinsos terbantu dengan terobosan yang akan dilakukan Dinkes dan Rumah Sakit. Artinya, tegas dia, data mentah yang dikirim oleh Departemen Sosial setelah dilakukan penyandingan oleh dinkes muncul sekian angka yang harus ditindaklanjuti oleh Dinsos.
” Pertanyaannya, apakah dinsos kemudian proses yang dilakukan dibawah dengan operator desa yang gak jalan akan melakukan hal yang sama?” tandasnya.
Untuk itu, Anggota Lagislatif asal Dapil Madura itu meminta tiga instansi terkait untuk duduk bareng agar persoalan tersebut segera clair.
“Kami mendukung langkah dinkes yang mengeluarkan form itu, agar proses pendataan akan terbantu dengan pola seperti ini,” pungkasnya.
Penulis: Syahril
