Jf.id- Dewan Pendidikan (DP) Periode 2021/2025 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur kini telah resmi dikukuhkan oleh Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.
Pengukuhan DP yang berjumlah 11 orang itu berlangsung di Pendopo Agung Kota Bangkalan pada, Kamis 30 Desember 2020 kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, secara garis besar fungsi DP membantu Dinas Pendidikan memajukan pendidikan.
“Ada persoalan seperti apa konsultasi, punya usul seprti apa disampaikan kepada kami, intinya dewan pendidikan ini mitra kerja, sama seperti komite sekolah,” kata dia kepada Jurnalfaktual.id.
Selain itu Bambang mengatakan, DP mendapat gelontoran anggaran sekitar Rp 400 juta dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2021.
Tak hanya itu anggota DP kata Bambang juga mendapat gaji. Namun ia tidak menyebut berapa nominal yang diterima setiap anggota.
“Mereka nanti membuat program kerja. Lalu study banding untuk kepentingan pendidikan, jadi anggaran itu untuk itu,” ujarnya.
Sementara Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, Dewan Pendidikan adalah lembaga yang beranggotakan masyarakat peduli pendidikan. Dewan Pendidikan bertujuan memberi wadah, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan pendidikan.
“Saya menaruh harapan besar Pengurus Dewan Pendidikan dapat menyumbang tenaga, pikiran dan waktunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bangkalan,” kata dia.
Selain itu, Ra Latif sapan lekatnya juga ingin dewan pendidikan memberi rekomendasi, saran, motivasi, inspirasi dan menampung keluhan dari berbagai elemen mengenai Pendidikan. Menurut Ra Latif, Dewan Pendidikan adalah mitra pemerintah.
“Sinergi antara Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan diharapkan semakin solid, untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. Serta dapat membawa kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan,” terangnya.
“Saya juga mengajak Dewan Pendidikan bersinergi dan berkordinasi dengan Pemkab Bangkalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bangkalan. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan IPM. Maka dari itu kita harus bergerak memajukan pendidikan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan ada PR berat yang harus segera diselesaikan oleh Dewan Pendidikan Bangkalan, yakni pemerataan Guru berstatus PNS.
“Di Kabupaten Bangkalan saat ini kekurangan Guru PNS sebanyak 2500 orang,” ujarnya disela-sela acara pengukuhan Dewan Pendidikan Bangkalan di Pendopo Agung dikutip dari beritadata.id.
Kata dia 11 orang Dewan Pendidikan yang sudah dikukuhkan harus segera mencari solusi permasalahan diatas.
“Harus segera bekerja untuk memperbaiki sistem pendidikan di Bangkalan,” imbuhnya.
Ia meminta Dewan Pendidikan mempertimbangkan usulan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Bangkalan agar didroping ke sekolah-sekolah untuk mengajar.
“Ini ada usulan agar memanfaatkan para THL yang lumayan banyak untuk mengajar di sekolah yang kekurangan guru,” jelasnya.
Karena kata Nur Hasan para THL tersebut digaji menggunakan APBD Bangkalan. Jadi tidak ada salahnya jika hal itu dilakukan.
“Tentu harus dipertimbangkan juga kemampuan dari THL yang akan diminta mengajar. Kualifikasinya harus dari ilmu pendidikan,” katanya.
Oleh sebab itu Dewan Pendidikan harus segera meminta kepada Bupati Bangkalan dan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi hal tersebut.
“Kalau hal itu bisa segera dilaksanakan maka kekurangan tenaga guru di Bangkalan bisa segera diatasi,” tutupnya.
Penulis: Syahril
Editor: Ningsih
