BANGKALAN, JFID – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) meresmikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Dosen Akademik Kevokasian Indonesia (Adaksi).
Peresmian Adaksi ini dikemas dalam acara tasyakuran yang mengusung tema “Menguatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Sistem Tunjangan yang Berkeadilan”, Jumat (1/8/2025).
Acara ini menjadi momentum penting bagi para dosen vokasi dalam memperkuat perjuangan mereka atas kesejahteraan dan sistem tunjangan yang lebih adil.
Ketua DPC Adaksi UTM, Fajar, dalam sambutannya menyampaikan hasil dari penggalangan dana internal selama dua minggu terakhir yang berhasil mengumpulkan Rp 73,6 juta, sehingga total dana yang dimiliki Adaksi PTE kini mencapai Rp 81,5 juta.
“Alhamdulillah ini prestasi luar biasa. Setelah kami cek, Adaksi PTE menjadi yang terkaya di antara cabang lain,” ujar Fajar disambut tepuk tangan peserta.
Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan acara tasyakuran serta akan disumbangkan untuk kegiatan Lakarnas (Lokakarya Nasional) yang dijadwalkan berlangsung di Malang pada 7 Agustus mendatang.
Perubahan Akronim dan Dukungan Rektor
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga mengumumkan perubahan akronim ADAKSI dari Asosiasi Dosen ASN dan Disitek menjadi Asosiasi Dosen Akademik Kevokasian Indonesia. Perubahan ini dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan administratif saat diajukan ke instansi pemerintah.
Rektor UTM, Prof. Dr. Syafi’, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para dosen yang tergabung dalam Adaksi.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan dosen. Kehadiran Adaksi sangat luar biasa dalam memperjuangkan tunjangan kinerja yang adil, khususnya bagi dosen vokasi,” ujarnya.
Rektor juga menyinggung pentingnya perjuangan dosen-dosen Adaksi yang bahkan rela mengorbankan waktu, pikiran, hingga materi pribadi untuk menyuarakan aspirasi langsung ke Jakarta. Berkat dorongan tersebut, beberapa kebijakan penting kini direspon oleh Presiden dan Menteri Pendidikan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Adaksi, Prof. Dr. Fasli Jalal, dalam pidatonya mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
“Kesejahteraan dosen adalah fondasi. Kalau kita ingin dosen menjalankan tridharma dengan baik, maka hak-haknya harus diperhatikan. Ini juga bagian dari cita-cita membangun peradaban,” tegas mantan Wakil Menteri Pendidikan tersebut.
Prof. Fasli menyoroti tantangan dan peluang dalam pembangunan sektor pendidikan tinggi. Target pemerintah menuju 2045, menurutnya, mencakup peningkatan pendapatan per kapita hingga USD 30.000, penurunan angka kemiskinan menjadi 1-2 persen, serta rasio partisipasi pendidikan tinggi hingga 60 persen, dari 9 juta mahasiswa saat ini menjadi 23–24 juta.
“Pendidikan tinggi akan menjadi sunrise sector ke depan. Kunci suksesnya bukan hanya jumlah, tapi juga mutu, relevansi, dan karakter,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari intelektualitas, tapi juga dari iman, takwa, akhlak mulia, dan kesehatan yang menjadi fondasi dasar pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam pidatonya, Prof. Fasli juga memuji UTM sebagai simbol keberhasilan afirmasi pendidikan tinggi di daerah tertinggal. Sejak masih bernama Universitas Bangkalan (Uniba), UTM telah berkembang pesat menjadi kampus yang kini menampung lebih dari 20.000 mahasiswa dari 34 provinsi di Indonesia.
“Trunojoyo adalah contoh afirmasi nyata. Dari hanya ratusan mahasiswa saat awal, kini menjadi rujukan pendidikan nasional. Madura punya potensi besar—baik di sektor maritim maupun manufaktur,” ungkapnya.
Ia mendorong agar Madura bisa meniru keberhasilan Pulau Pinang di Malaysia dalam mengembangkan industri manufaktur berbasis kawasan.
Tidak hanya itu, ia juga mengajak semangat kolektif untuk terus memperjuangkan hak dosen, memperluas akses pendidikan tinggi, dan membangun Indonesia yang lebih adil dan maju.
“Dosen adalah pejuang yang menentukan masa depan bangsa. Sudah selayaknya mereka mendapat perhatian dan dukungan penuh,” pungkas Prof. Fasli Jalal. (faiq/jfid)
