Sumenep Jf.id. – Para tokoh strategis dari empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu unsur ulama, kepala daerah, dan pimpinan legislatif, menyatakan kesepakatan untuk mempercepat proses pembentukan Provinsi Madura. Kesepakatan ini tercetus dalam forum yang digelar oleh Badan Silaturrahmi Pondok Pesantren se-Madura (Bassra), bertempat di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Forum tersebut dihadiri oleh Panitia Pembentukan Provinsi Madura (P3M), para bupati, ketua DPRD dari empat kabupaten di Madura, serta sejumlah rektor perguruan tinggi di wilayah tersebut. Pertemuan ini mempertegas komitmen bersama untuk mewujudkan aspirasi lama masyarakat Madura dalam membentuk provinsi sendiri.
Ketua P3M, A. Zaini, menyampaikan bahwa seluruh tahapan administratif pembentukan Provinsi Madura sejatinya telah dilalui sejak lama. Menurutnya, dukungan dari para bupati, DPRD, dan ulama—khususnya yang tergabung dalam Bassra—telah ada sejak awal. Namun, proses tersebut sempat terhambat oleh moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diberlakukan sejak tahun 2014.
“Secara prinsip, semua pihak di Madura telah menyetujui pembentukan provinsi ini. Hanya saja, regulasi moratorium menjadi kendala utama selama ini,” jelas Zaini.
Sebagai langkah konkret, forum menyepakati pembentukan tim lintas elemen yang akan melakukan audiensi langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi. Pembentukan tim ini diharapkan dapat membuka jalan bagi percepatan realisasi Provinsi Madura.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sampang, Slamet Junaidi, menyampaikan bahwa seluruh kabupaten di Madura siap mendukung langkah pemekaran sebagai bagian dari syarat administratif pembentukan provinsi. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam perjuangan ini.
“Empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, siap untuk langkah apapun termasuk pemekaran wilayah. Kami tidak berpikir soal kepentingan sektoral, karena ini murni untuk kemajuan Madura,” tegasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan dari unsur legislatif. Akhmadi Yasid, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKB yang hadir mewakili Ketua DPRD, menyatakan bahwa seluruh DPRD di empat kabupaten memiliki pandangan yang sejalan terkait urgensi pemekaran wilayah demi pembentukan provinsi.
“Langkah selanjutnya yang paling penting adalah melakukan pendekatan langsung kepada pemerintah pusat. Kami akan berusaha maksimal agar Presiden mendengar dan memberi jalan keluar atas aspirasi ini,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya kesepakatan lintas elemen ini, harapan akan terbentuknya Provinsi Madura semakin nyata. Dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan cita-cita bersama ini.
