jfid – Di Jambi, Asniati (60), seorang pensiunan guru Taman Kanak-Kanak (TK) menghadapi situasi yang memusingkan setelah bertahun-tahun mengabdi.
Setelah pensiun, ia diminta mengembalikan kelebihan gaji sebesar Rp75 juta yang diterimanya tanpa disadari.
Asniati, yang pernah mengajar di TK Negeri 3 Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, mengungkapkan kebingungannya karena tetap menerima gaji meski sudah memasuki masa pensiun.
Pertanyaannya sederhana namun krusial: mengapa ia masih menerima gaji dan diizinkan bekerja?
Semua bermula ketika Asniati menanyakan status berkas pensiunnya yang telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muaro Jambi.
Namun, bukannya mendapatkan kepastian pensiun, ia malah dihadapkan pada permintaan pengembalian dana sebesar Rp75.016.700 kepada negara.
“Saya tanya ke BPKAD usia pensiun saya 60 tahun. Jadi saya terus kerja dan tahun ini saya diminta kembalikan uang karena saya tidak bisa mengurus SKPP karena sudah pensiun,” kata Asniati dalam keterangannya, seperti yang dikutip dari metropolitan.id.
Rini Herawati, Kepala Bidang Pengangkatan dan Data ASN BKD Muaro Jambi, menyatakan bahwa Asniati sudah terdaftar sebagai pensiunan sejak 2022.
Namun, pengajuan pensiunnya baru diproses pada Agustus 2023 karena beberapa berkas belum lengkap.
Akibatnya, Asniati terus menerima gaji. Rini menjelaskan bahwa untuk jabatan fungsional umum, usia pensiun adalah 58 tahun, sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu, pensiun terjadi pada usia 60 tahun.
Kasus Asniati menunjukkan kompleksitas dan kebingungan yang sering kali terjadi dalam proses administrasi pensiun di Indonesia.
Bagaimana mungkin seorang guru yang telah lama mengabdi harus menghadapi situasi seperti ini?
Kisah ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam pengelolaan kepegawaian dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan para pensiunan, agar tidak ada lagi pahlawan pendidikan yang terjebak dalam keruwetan birokrasi.
