UKT dan BBM Naik: Jeritan Mahasiswa dan Rakyat Terabaikan?

Fahrur Rozi By Fahrur Rozi
2 Min Read
UKT dan BBM Naik: Jeritan Mahasiswa dan Rakyat Terabaikan?
UKT dan BBM Naik: Jeritan Mahasiswa dan Rakyat Terabaikan?
- Advertisement -

jfid – Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan pemerintah terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat luas.

Keputusan ini dianggap mengabaikan suara rakyat dan menambah beban ekonomi yang sudah berat.

Kenaikan UKT, yang diputuskan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri, membuat banyak mahasiswa khawatir akan kesulitan melanjutkan studi mereka.

Biaya pendidikan yang semakin tinggi dapat menjadi penghalang bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19.

Ad image

Di sisi lain, kenaikan harga BBM yang signifikan, terutama untuk Pertamax dan BBM non-subsidi, telah memicu aksi protes di berbagai kota besar.

Masyarakat mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, yang pada akhirnya akan semakin membebani kehidupan sehari-hari.

Baik mahasiswa maupun masyarakat umum merasa bahwa suara mereka tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan ini.

Mereka mengkritik kurangnya dialog dan transparansi dari pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Aksi protes dan demonstrasi telah dilakukan di berbagai kampus dan kota-kota besar, dengan menuntut pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mencari solusi yang lebih adil dan bijaksana.

Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan konkret dari pemerintah untuk meredakan ketegangan dan memenuhi tuntutan tersebut.

Situasi ini menggambarkan kesenjangan yang semakin melebar antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat.

Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara.

Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan empati terhadap perjuangan rakyat.

Solusi yang adil dan berimbang harus dicari melalui dialog terbuka dengan semua pihak yang terkena dampak kebijakan ini.

Hanya dengan mendengarkan suara rakyat dan bekerja sama dalam mencari solusi, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan kesejahteraan bersama dapat dicapai.

- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article