Anggaran yang dialokasikan untuk THR PNS tahun 2024 mencapai angka yang mencengangkan,
yaitu sebesar Rp48,7 triliun. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan THR secara penuh, tanpa potongan apapun,
sehingga mendorong kenaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Meskipun proses pencairan THR PNS 2024 telah dimulai sejak
akhir Maret di sejumlah daerah di Indonesia, namun pencairan tersebut tidak serentak.
Pencairan dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda),
yang mempertimbangkan berbagai faktor termasuk ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan daerah.
Komponen THR yang diberikan kepada PNS tidak hanya terbatas pada gaji pokok,
tetapi juga mencakup tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja.
Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan tambahan penghasilan,
dengan batasan maksimal 50%, yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing.
Bagi PNS yang memiliki pasangan yang juga bekerja sebagai PNS,
penerimaan tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya menjadi hak yang dijamin.
Namun, jika kedua pasangan tersebut adalah PNS,
maka tunjangan hanya akan diberikan kepada salah satu pihak,
mengikuti gaji pokok tertinggi di antara keduanya.
