Jfid – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Rabu (23/7/2025).
Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan utama, yaitu: kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketidakjelasan kinerja tenaga harian lepas (THL), serta buruknya penanganan sampah di Bangkalan.
PMII menilai kebocoran PAD di Bangkalan semakin parah sejak tahun 2024. Salah satu sektor yang disorot adalah pajak reklame, yang tidak mampu mencapai target sebesar Rp718 juta.
Selain itu, distribusi hasil retribusi dari delapan pasar hewan yang ada di Bangkalan dinilai tidak transparan. Padahal, setiap transaksi jual beli sapi dikenai tarif retribusi sebesar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per ekor.
“PAD bocor, distribusi retribusi pasar tidak jelas, dan banyak potensi pendapatan yang tidak dimaksimalkan. Ini harus segera dibenahi,” ujar salah satu orator PMII dalam aksi tersebut.
Selain itu, PMII juga menyoroti pengeluaran anggaran sebesar Rp43 miliar untuk menggaji sekitar 2.700 THL, termasuk THL Satpol PP, yang dinilai tidak jelas kinerjanya. Mereka menuntut transparansi serta evaluasi berbasis kinerja terhadap para pegawai non-ASN tersebut.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah buruknya penanganan sampah, meski Kabupaten Bangkalan telah mencanangkan program Bangkalan Bersih. PMII menilai implementasi program tersebut tidak berjalan di lapangan.
PMII juga menyoroti persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa. Banyak kepala desa mengaku tidak memahami mekanisme PBB, sehingga terjadi ketidakterserapan anggaran. Selain itu, terdapat PAD sebesar Rp7,5 miliar lebih yang juga belum terserap dengan baik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Bangkalan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sedang bekerja menata ulang sistem pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Terkait urusan THL, memang kita sedang menyusun skema baru yang berbasis kinerja. Sekarang kita siapkan aplikasi e-Kinerja berbasis wajah, jadi tidak bisa dimanipulasi. Ini akan menjadi dasar evaluasi kerja mereka,” ujar Bupati.
Terkait persoalan sampah, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan fasilitas dan studi kelayakan untuk lahan pengelolaan sampah yang lebih representatif.
“Penanganan sampah masih proses. Kami sedang siapkan lahan dan studi FS, mudah-mudahan segera selesai,” tambahnya.
Untuk mengatasi kebocoran PAD dan pajak, Pemkab Bangkalan juga membentuk Satgas PAD yang siap dan sigap dalam menindak serta mengawasi potensi-potensi pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun aplikasi e-retribusi dan menjalin kerja sama dengan sejumlah bank untuk mendukung pembayaran retribusi secara digital di berbagai titik.
“Kami sudah rapat teknis pelaksanaan Satgas PAD dan sedang siapkan aplikasinya. Nanti, sistem ini akan lebih transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati Bangkalan mengatakan Pemerintah Kabupaten juga sedang mengidentifikasi potensi PAD baru, termasuk dari sektor Pasar, Aset, dan Retribusi Daerah lainnya yang selama ini belum tergarap maksimal.
